PEMALANG, mediakita.co- Para pejabat di lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pemalang menjadi terperiksa oleh Inspektorat Jawa Tengah. Wakil Ketua Fraksi PPP DPRD Pemalang, Mokhamad Syafi’i, berpendapat sebagai sarana tabayyun (penjelasan), Kamis (14/7/2022).
Dirinya menilai, pemeriksaan yang dilakukan sebagai upaya tabayyun.
“Adanya pemeriksaan ini adalah agar semua jelas. Baik itu persoalan PT AUKP (Aneka Usaha Kabupaten Pemalang) maupun JBJ (Jual Beli Jabatan),” kata Mokhamad Syafi’i.
Menurutnya, jika hal tersebut terbukti adanya maka dapat dijadikan bahan pembenahan. Namun, jika tidak terbukti, dapat dijadikan hikmah.
“Kalau isu itu benar semuanya, Pemkab Pemalang harus berbenah. Terus kalau tidak benar ya dapat diambil hikmahnya sebagai pembersihan nama,” ucap Mokhamad Syafi’i.
Saat mediakita.co berusaha meminta konfirmasi kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pemalang, MA Puntodewo, dirinya tidak dapat ditemui alasannya sedang ada rapat.
Diketahui, sejak hari Selasa (12/7/2022) Kepala BKD Pemalang diperiksa. Hingga hari ini pemeriksaan terus dilakukan pada para pejabat yang mempunyai keterkaitan.
Materi pemeriksaan Inspektorat Jawa Tengah kepada para pejabat Pemkab Pemalang ada dua macam, yaitu adanya dugaan jual beli jabatan dan permasalahan di salah satu perusahaan BUMD. Perusahaan yang dimaksud adalah PT Aneka Usaha Kabupaten Pemalang, tentang pengadaan beras pegawai, pengangkatan direksi dan perubahan status perusahaan.
Oleh: Arief Syaefudin
