Kendari, Mediakita.co – Polemik kritik Sandiaga Uno kepada pemerintahan Jokowi – JK terus menuai kritik. Sandiaga yang menyamakan pemerintahan Jokowi dengan rezim Najib Razak di Malaysia dinilai banyak pihak tindakan keliru dan tak beretika.
Selain dari beberapa tokoh dan masyakat umum yang menyesalkan kritik Sandiaga tersebut, kritik juga dating dari DPP Taruna Merah Putih, sayap Partai PDI Perjuangan Ayub Pongrekun. ‘Sandiaga yang merupakan bagian dari pemerintah kok berkomentar sebagai oposisi, apa dia tidak tahu peranananya yang harus mendukung pemerintahan Jokowi – JK?’ Ungkap Ayub di Kendari (30/5/2018).
Baca juga:
Ketum Seknas Jokowi Jateng: Samakan Jokowi dengan Najib Razak, Sandiaga Uno Tak Beretika
Mantan Ketua Umum Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) tersebut menilai kritik Sandiaga salah kaprah. Pasalnya, situasi ketimpangan ekonomi Malaysia dan Indonesia berberbeda sama sekali. ‘Indonesia sistem ekonominya lebih baik dan terstruktur dalam menekan kesenjangan ekonomi melalui ekonomi kreatif, kemudahan berusaha, dll’. Selain itu rezim Najib Razak identik dengan rezim korup jauh sangat berbeda dengan pemerintahan Jokowi – JK yang anti Korupsi. Jadi membandingkan Jokowi itu tidak aple to aple’ tandas Caleg DPRD Sultra Dapil Kendari tersebut.
Sandiaga melontarkan kritik tanpa data factual karena tidak mempelajari data – data terlebih dahulu baru menyampaikan kritik. Kenyataannya data BPS menunjukkan bahwa ekonomi Indonesia membaik. Hal ini terlihat dari turunnya angka kemiskinan hingga 10,12 persen. Angka kemiskinan di Indonesia pada Maret 2017 tercatat 27,77 juta penduduk miskin turun menjadi 26,58 juta.
Menanggapi pernyataan Sandiaga yang mengatakan kemenangan Mahathir di Malaysia juga akan terjadi seperti di Indonesia untuk kemenangan Prabowo Subianto, Ayub menanggapinya agar Sandiaga bekerja memberi solusi bukan sibuk ingin mengganti presiden.
‘Sandiaga Uno sebagai bagian dari pemerintahan ini seharusnya bekerja memberi solusi, bukannya hanya sibuk memikirkan penggatian presiden’ cetus Ayub.
Penulis: Piter Randan B
