Ternyata Sri Mulyani Tanggung Bansos DKI, Anis Baswedan Lepas Tangan ?
Sri Mulyani Ungkap Tanggung Bansos DKI, Anis Baswedan Tak Punya Uang ?

JAKARTA, mediakita.coPemerintah pusat memutuskan menanggung seluruh bantuan sosial kepada 1,1 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) DKI Jakarta.

Jenis bantuan yang ditanggung pemerintah menyangkut seluruhnya, baik bantuan sembako hingga bantuan sosial tunai yang sebelumnya disebut dengan bantuan langsung tunai (BLT), di Jakarta.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan bahwa Gubernur Anis Baswedan melepas tanggung jawab pendanaan bansos karena tidak memiliki anggaran. Menurutnya, kabar tersebut didengarnya dari Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy.

“Kemarin laporan dari Menko PMK, ternyata DKI yang tadinya cover 1,1 juta, mereka tidak punya anggaran dan minta pemerintah pusat covering untuk 1,1 juta warganya,” kata Ani dalam rapat bersama Komisi XI DPR, konferensi video,Rabu (6/05/2020).

Dengan demikian, menurut Ani, terdapat kebutuhan tambahan anggaran bagi pemerintah pusat. Karena pemerintah pusat mau tidak mau harus menanggung beban anggaran bansos untuk 1,1 juta KPM yang terdampak pandemi virus corona (Covid-19).

Akibatnya, beban anggaran bansos pemerintah akan meningkat. “Jadi saat ini sedang dilakukan alokasi besar-besaran,” katanya.

BACA JUGA :  Sri Mulyani : Para Pemimpin Perempuan Jangan Saling Sikut Tapi Saling Melindungi

Sri Mulyani menyatakan, semula bansos bagi 1,1 juta KPM adalah Pemprov DKI Jakarta. Sedangkan selebihnya, sejumlah 3,6 juta warga adalah pemerintah pusat. Dalam perkembangannya, semuanya saat ini di cover oleh pemerintah pusat.

Meski begitu, ani belum dapat memberi rincian berapa penambahan anggaran yang harus ditanggung pemerintah pusat atas peralihan ini. Hanya saja, ia memasikan alokasi anggarannya akan diambil dari alokasi dana untuk perlindungan sosial yang jumlahnya mencapai Rp110 triliun.

Dilaporkan oleh Ani, hingga saat ini bantuan sembako untuk wilayah Jabodetabek sudah mendekati 80% tersalurkan. Data ini menurutnya berdasarkan laporan dari Kementerian Sosial.

“Presiden sampaikan sebelum lebaran, 100 persen sudah harus deliver dan utamanya Jabodetabek yang policy-nya tidak boleh mudik dan harus dapat bansos,” jelasnya.

Seperti diketahui, pemerintah mengumumkan adanya bantuan sosial bagi 1,2 juta KPM di Jakarta. Tak hanya itu, untuk wilayah Bodetabek.juga akan diberikan bansos kepada 576 ribu keluarga.

Bansos yang diberikan tersebut sejumlah Rp 600 ribu per bulan per keluarga. Bansos tersebut diberikan selama tiga bulan mulai dari April sampai Juni 2020, sesuai dengan estimasi akhir puncak pandemi corona di Indonesia.

BACA JUGA :  Kabar Baik : Pemerintah Putuskan Besaran Insentif Tenaga Kesehatan Tahun 2021