PAPUA, mediakita.co – Sebuah video yang beredar ramai media sosial memperlihatkan puluhan anggota polisi Orang Asli Papua (OAP) melakukan protes dan mempertanyakan tentang managemen pengelolaan Dana Otsus di Polda Papua.
Menurut informasi yang beredar bahwa dana tersebut adalah dana peruntukan lanjut studi bagi anggota polisi asal Polda Papua khusunya anggota Polri asli Papua.
Seorang anggota Polri dalam video tersebut membeberkan bahwa anggota Polri asli Papua hanya berjumlah 108 orang, sementara jumlah yang diajukan sebanyak 150 orang.
‘Cuma yang sekarang kami pertanyakan kami hanya 108 orang OAP sedangkan yang diminta untuk 150 orang untuk kami’ tuturnya.
Anggota polisi berjenis kelamin perempuan tersebut membeberkan pula bahwa dari jumlah anggota Polri yang lulus sebanyak 169 orang, hanya 41 OAP yang diluluskan.
‘Sekarang yang tembus 169 orang total Polda Papua dan yang tembus dari OAP hanya 41 orang’ lanjutnya.
Pernyataan seorang anggota Polri OAP tersebut direspon oleh puluhan anggota Polris OAP yang berkumpul pada saat itu. Mereka mengungkapkan agar program tersebut harusnya dibatalkan saja karena tidak benar dan ada penyelewengan serta permainan uang. Tak hanya itu mereka meminta dana Otsus tersebut dikembalikan saja.
‘Ya kita batalkan saja, kita batalkan saja, ini tidak benar ada permainan uang, ada permainan uang, batalkan sekarang juga, dana Otsus kembalikan saja’ seru salah seorang anggota Polri OAP.
Selain beredar di jejaring sosial WhatsApp video tersebut juga beredar di jejaring twitter oleh pemilik akun https://twitter.com/KotekaPastor .
Berdasarkan sumber mediakita.co yang tidak mau disebutkan namanya mengungkapkan bahwa praktek-praktek penyelewengan dana di Papua sudah lazim terjadi. Ia juga mengungkapkan bahwa jika apa yang terungkap dalam video tersebut benar-benar terjadi di instansi Kepolisian Papua, maka tak terbayangkan bagaimana buruknya kejadian di instansi lain.
‘Hal seperti ini lazim terjadi di Papua. Jika video itu benar terjadi di Polda Papua sebagai instansi penegak keadilan tak terbayangkan apa yang terjadi di instansi lain, pasti lebih gila’ ungkapnya.
Ia juga merasa heran bahwa penyelewengan-penyelewengan yang terjadi di Papua tidak pernah diusut oleh KPK, Kepolisian atau pun Kejaksaan. Padahal apa yang terjadi terpampang jelas di depan mata begitu banyak dana yang dianggarkan untuk Papua tetapi masyarakat Papua sampai hari ini tetap miskin dan terbelakang.
‘Yang mengherankan penyelewengan-penyelewengan yang terpampang jelas di depan mata di Papua tidak pernah tersentuh oleh KPK, Polisi atau pun Kejaksaan. Semua tahun bahwa dana yang dianggarkan untuk Papua sangat besar tetapi rakyat Papua tetap miskin dan terbelakang’ ungkapnya lagi. (prb/mediakita.co)
