44 tahun Dikelola Keluarga Soeharto, Jokowi Ambil TMII. Kini Gedung Granadi & Vila Megamendung !
44 tahun Dikelola Keluarga Soeharto, Jokowi Ambil TMII. Kini Gedung Granadi & Vila Megamendung !
JAKARTA, mediakita.co- Pemerintahan kembali mengambil alih Gedung Granadi dan vila Megamendung, dua aset negara yang selama ini di kuasai keluarga Soeharto, presiden ke-2 RI. Pengambil alihan ini menambah daftar panjang upaya pemerintah mengembalikan aset negara dari keluarga cendana.

Gedung Granadi dan vila Megamendung milik Yayasan Supersemar didirikan oleh Soeharto. Pemerintah menyita 2 gedung ini karena Yayasan Supersemar tersandung kasus hukum penyelewengan uang negara.

Direktur Barang Milik Negara (BMN) Kementerian Keuangan, Encep Sudarwan mengatakan barang yang sudah disita oleh negara itu otomatis menjadi BMN dan dikelola oleh pemerintah.

“Gedung Granadi dan aset di Megamendung, sepanjang itu BMN dikelola DJKN (Direktorat Jenderal Kekayaan Negara),” jelasnya.

 44 tahun Dikelola Keluarga Soeharto, Jokowi Ambil TMII. Kini Gedung Granadi & Vila Megamendung !
Gedung Granadi (Foto : Istimewa)

Terkait dengan itu, Pengadilan Negeri (PN) Jakarta selatan telah menyita aset senilai sekitar Rp 242 miliar dari total 113 rekening Yayasan Supersemar. Padahal, Yayasan Supersemar diwajibkan membayar kerugian negara sebesar Rp 4,4 triliun.

Selain itu, pemerintah juga telah mengambil alih pengelolaan Taman Mini Indonesia Indah (TMII) dari keluarga Soeharto. TMII sebelumnya dikelola Yayasan Harapan Kita yang didirikan oleh Tien Soeharto, mendiang istri Presiden ke-2 RI Soeharto.

BACA JUGA :  Kabar Baik! Karyawan yang PHK karena Covid 19 Bisa Daftar Kartu Prakerja. Ini Syaratnya

Yayasan Harapan Kita ini telah mengelola TMII sejak tahun 1977. Sampai tahun ini, yayasan keluarga Cendana sudang mengelola TMII selama 44 tahun.

Pengambilalihan TMII oleh pemerintah berdasarkan rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Direktur Barang Milik Negara (BMN) Kementerian Keuangan, Encep Sudarwan mengatakan selama TMII dikelola Yayasan Harapan Kita tidak pernah ada setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Menurutnya, selama ini yang dibayar Yayasan Harapan Kita hanya setoran pajak. “Penerimaan negara kan ada dua, pajak dan non pajak. Kalau pajak mereka bayar pajak, tapi kalau PNBP memang selama ini belum ada,” kata Encep dalam bincang bareng DJKN bertema ‘Pengambilalihan TMII’, Jumat (16/4/2021).

Alasannya, TMII tak pernah bayar PNBP dikarenakan dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 51 Tahun 1977 tentang pengelolaan TMII yang dilakukan Yayasan Harapan Kita belum diatur bagaimana PNBP tersebut. Dengan beralihnya kelola, diharapkan aset milik negara itu ke depannya dapat berkontribusi menghasilkan PNBP.

BACA JUGA :  Terjadi Ledakan Bom di Polrestabes Medan

“Karena di Keppres 77 tadi memang tidak (ada), maklum mungkin saat itu yang Keppres 51 Tahun 77 itu di sana belum mengatur mengenai bagaimana PNBP-nya. Jadi sekarang kita harus jelas kalau BMN digunakan, dimanfaatkan oleh pihak lain apalagi pengusaha itu harus ada kontribusi tetapnya, profit sharing-nya,” tandasnya.

Oleh : Tim Redaksi/mediakita.co