JAKARTA, mediakita.co- Wakil Menteri Keungan Suahasil Nazara menyebut bakal ada tambahan bantuan sosial (bansos) dalam bentuk bantuan langsung tunai (BLT) kepada masyarakat miskin. Total BLT akan diberikan sebesar Rp 900 ribu yang dibagi dalam tiga bulan terakhir tahun ini.
Ditandaskan bahwa tambahan bantuan ini bukan program baru. Tambahan bantuan ini bagian dari program yang sudah ada. Keluarga sasaran program tambahan bantuan ini yang sudah terdaftar dalam kartu sembako dan juga program keluarga harapan (PKH).
“Selain kegiatan Kemensos yang sudah dilakukan, akan diberikan tambahan bantuan untuk penerima bansos paling miskin sekitar tiga bulan masing-masing Rp 300 Ribu,” kata Suahasil dalam Konferensi Pers Evaluasi Program PC-PEN 2021, Selasa (26/10).
Mengacu pada data program Perlindungan Sosial (Perlinsos) dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), tambahan bansos tersebut akan diberikana kepada 28,8 juta keluarga. Saat ini terdapat 18,8 juta keluarga yang menjadi sasaran program PKH dan 10 juta keluarga program kartu sembako.
Untuk itu, penyalurannya akan dilakukan melalui Kementerian Sosial. Kemensos saat ini tengah melakukan finalisasi, termasuk mendetilkan nama dan alamat dari calon penerima.
Namun, tambahan bansos ini hanya akan diberikan di 35 kabupaten/kota prioritas penanganan kemiskinan ekstrem.
Selain program tambahan bansos ini, pemerintah akan memaksimalkan penyalurannya kepada masyarakat di pedesana melalui BLT desa. Untuk memenuhi anggaran ini, dialokasikan dari dana desa yang peruntukannya dalam rangka menanggulangi kemiskinan.
“Untuk memastikan yang belum menerima bantuan program dari pemerintah pusat bisa menerima bantuan juga dalam rangka mengurangi kesmiskinan eksterm,” jelasnya.
Ditambahkannya, pemerintah berencana menyalurkan dana desa untuk periode ketiga akhir bulan ini dan bulan depan. Dilaporkan, realisasi anggaran PEN secara keseluruhan hingga 22 Oktober mencapai Rp 433,9 triliun atau 58,2% dari pagu Rp 744,77 triliun.
Belanja kesehatan sebesar 54,3% dari pagu Rp 214,96 triliun, pogram perlindungan sosial sebesar 67% dari pagu Rp 186,64 triliun, dan program prioritas 57,7% dari pagu Rp 117,94 triliun. Belanja untuk insentif usaha bahkan sudah terealisasi 96,7% dari pagu Rp 62,83%.
Disaat yang sama, bantuan bagi UMKM dan korporasi baru terpakai sebesar 38,9% dari pagu Rp 162,40 triliun.
