PEMALANG, mediakita.co- Partai Persatuan Pembangunan (PPP) akan mengambil langkah hukum atas kesaksian dan keterangan dari tangan kanan (orang kepercayaan) Bupati Pemalang Nonaktif, Selasa (8/11/2022).
Disampaikan oleh Wakil Ketua Umum PPP, Arsul Sani, pihaknya merasa difitnah dan dicemarkan namanya oleh Adi Jumal Widodo.
“Ini jelas fitnah dan pencemaraan nama baik terhadap PPP oleh orang yang bukan kader maupun bukan anggota. Kami akan tuntut secara pidana maupun perdata,” ujarnya.
Sebagai informasi, dalam sidang yang bertempat di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Semarang, dalam keterangan salah seorang saksi bernama Mubarok Ahmad yang juga menjadi Kepala Bapenda Pemalang, menyebut adanya permintaan uang dari Adi Jumal Widodo. Jumlah uang yang diminta sebanyak 1 Miliar Rupiah dengan alasan untuk membiayai Muktamar PPP.
“Adi Jumal menyampaikan butuh Rp 1 miliar untuk biaya Muktamar PPP,” ujarnya.
Senada, saksi lain, yang juga menjabat Kepala Dindikbud Pemalang, Abdulrachman, menuturkan, dirinya juga dimintai uang untuk membantu pelaksanaan Muktamar PPP.
“Diminta untuk membantu uang untuk digunakan Muktamar PPP. Adi Jumal Widodo menyampaikan seperti itu,” tuturnya.
Sementara itu, Ketua DPC PPP Pemalang, Fahmi Hakim, membantah adanya aliran dana yang masuk ke partainya.
“Jajaran PPP manapun tidak pernah mengajukan permintaan bantuan pembiayaan. Apalagi sampai menerima bantuan dari Bupati Pemalang terkait dengan Muktamar PPP,” kata dia.
Dirinya juga menyayangkan sikap para pejabat di lingkup Pemkab Pemalang yang tidak melakukan konfirmasi terlebih dahulu kepada dirinya, berkaitan dengan permintaan bantuan yang mengatasnamakan PPP yang diminta oleh Adi Jumal Widodo.
“Semua pejabat eselon dua Pemkab Pemalang itu, kenal saya semua. Seharusnya, mereka konfirmasi ke saya, apalagi ini membawa-bawa nama partai (PPP),” ucapnya.
Diketahui, dalam gelaran Pilkada Pemalang Tahun 2020, Mukti Agung Wibowo, diusung oleh dua partai politik, yaitu PPP dan Gerindra.
Sebelumnya, Gerindra juga telah membantah bahwa Mukti Agung Wibowo adalah kadernya. Tidak berselang lama, PPP juga membantah.
Oleh: Arief Syaefudin
