Headline

Minggu, 10 Mei 2026
ajibpol
OPINIPEMALANG

Mendorong Kebijakan Blue Carbon di Pesisir Pemalang

PEMALANG, mediakita.co- Pantai Kertosari di kawasan pesisir Kabupaten Pemalang bukan sekadar hamparan pasir dan deburan ombak.

Di balik keindahannya yang mulai tergerus, tersimpan kisah pilu ribuan warga yang tiap tahun harus bergulat dengan banjir rob yang semakin ganas.

Suimah, seorang pedagang di Pantai Kertosari, mengaku rumahnya rutin dimasuki air rob setiap musim. Ia bertahan bukan karena tidak punya pilihan, melainkan karena ia percaya masih ada harapan.

Harapan itu kini menjelma dalam satu konsep besar yang tengah ramai diperbincangkan di kalangan akademisi dan pengambil kebijakan: blue carbon.

Pertanyaannya adalah: Seberapa efektifkah blue carbon dalam menangani krisis pesisir yang sudah sedemikian parah di Pemalang?

 

Pemalang di Ambang Krisis: Fakta yang Tidak Bisa Diabaikan

Kabupaten Pemalang adalah satu dari sekian wilayah di Pantai Utara Jawa (Pantura) yang menghadapi tekanan ekologis berlapis.

Pemalang tercatat memiliki kawasan mangrove seluas sekitar 2.839 hektar, namun sekitar 453 hektar atau 16 persen di antaranya sudah dalam kondisi rusak.

Kerusakan ini berdampak langsung pada fungsi ekologis mangrove dalam menahan abrasi, erosi, sedimentasi, dan penyerapan karbon.

Yang menjadi ironi adalah justru ketika ancaman laut semakin besar, tekanan dari darat pun tidak berkurang.

Tambak-tambak udang dan bandeng yang membentang di sepanjang pesisir Pemalang telah lama menggerus kawasan mangrove.

Alih fungsi lahan ini menciptakan apa yang para ilmuwan sebut sebagai coastal squeeze — kondisi di mana ekosistem pesisir terjepit antara laut yang maju dan infrastruktur darat yang tidak memberi ruang mundur.

 

Data Kondisi Pesisir Pemalang

  • Luas mangrove Pemalang, ± 2.839,44 hektar;
  • Mangrove rusak, 453,38 ha (± 16% dari total);
  • Laju abrasi Pantura, 1,5 – 2 meter/tahun (KKP);
  • Subsiden Pantura Jawa Tengah, 2 – 8 cm/tahun;
  • Lahan kritis yang perlu direhabilitasi, ± 30 hektar (data aktif);
  • Kawasan Ekosistem Esensial (KEE) Pemalang, 14,5 ha (SK Bupati No. 188.4/564/2017).

 

Coastal Squeeze: Ketika Mangrove Tidak Punya Ruang untuk Bernapas

Dari arah laut, kenaikan muka air laut dan gelombang pasang terus memaksa ekosistem mundur ke daratan. Dari arah darat, justru tambak, permukiman, dan jalan raya menghalangi proses migrasi alami tersebut. Di Pemalang, skenario ini nyata terjadi.

Akibatnya, mangrove perlahan tenggelam dan ekosistem yang sudah terbentuk selama puluhan tahun lenyap tanpa bisa pulih dengan sendirinya.

Secara ilmiah, mangrove sebenarnya memiliki kemampuan luar biasa untuk bertahan terhadap kenaikan muka air laut.

Riset menunjukkan mangrove mampu meninggikan substrat antara 2 hingga 10 milimeter per tahun, tergantung suplai sedimen yang tersedia.

Mekanisme ini hanya bekerja efektif jika ada dua prasyarat yang terpenuhi.

Pertama, suplai sedimen yang cukup, dan kedua, ruang migrasi ke daratan.

Faktanya, di Pemalang suplai sedimen masih tersedia dari dua sungai, yaitu Comal dan Waluh. Meskipun berkurang akibat perubahan tata guna lahan di bagian hulu.

Masalahnya, ruang migrasi ke daratan hampir seluruhnya terblokir oleh tambak.

Inilah letak persoalan utama yang harus diatasi jika kita serius ingin menghidupkan kembali ekosistem blue carbon di pesisir Pemalang.

 

Blue Carbon: Aset Nasional yang Tersembunyi di Pesisir Pemalang

Indonesia adalah negara dengan kepemilikan ekosistem blue carbon terbesar di dunia.

Dengan luas mangrove 3,2 juta hektar dan padang lamun seluas 3 juta hektar, Indonesia diperkirakan menyimpan 17 persen cadangan blue carbon global — sebuah angka yang menempatkan Indonesia pada posisi strategis dalam negosiasi iklim internasional.

Baca Juga :  Golkar Sebut Ubah Slogan Pemalang Ikhlas Menjadi Pemalang Aman di Tugu Perbatasan Tindakan 'Ngawur'

Nilai ekonomi karbon mangrove pun tidak bisa dianggap kecil. Dalam konteks perdagangan karbon saat ini, nilai karbon mangrove bisa mencapai 90.000 dolar AS per hektare — bukan hanya dari simpanan karbonnya, tetapi juga dari jasa lingkungan lain seperti pencegahan abrasi, ekowisata, dan produktivitas perikanan.

Jika Indonesia mampu memelihara seluruh ekosistem mangrovenya, potensi ekonominya bisa melampaui Rp 4.000 triliun.

Pemalang, dengan lahan tambak terdegradasi yang cukup luas dan masih adanya suplai sedimen dari sungai-sungai lokalnya, memiliki kondisi yang lebih menguntungkan untuk pengembangan blue carbon daripada wilayah lain.

Penelitian di berbagai lokasi mangrove Indonesia menunjukkan potensi simpanan karbon yang signifikan.

Seperti di Tanjung Lesung, Banten, cadangan karbon mangrove tercatat sebesar 61,43 ton per hektar. Sedangkan di wilayah Dumai, Riau, biomassa mangrove mencapai rata-rata 596 megagram per hektar dengan potensi simpanan karbon sebesar 285 ton karbon per hektar.

Angka-angka ini memberi gambaran betapa besarnya potensi yang bisa diraih di Pemalang jika rehabilitasi mangrove dilakukan secara terencana dan berbasis sains.

 

Benih Harapan: Gerakan Rehabilitasi yang Perlu Diperkuat

Kabar baiknya, gerakan rehabilitasi mangrove di Pemalang sudah mulai tumbuh. Pada Oktober 2025, dalam program Mageri Segoro yang digalakkan Pemprov Jawa Tengah, sebanyak 134 ribu batang mangrove ditanam serentak di sembilan titik yang tersebar di lima desa pesisir Pemalang, meliputi Desa Mojo, Desa Pesantren, Desa Ketapang, Desa Limbangan, dan Desa Nyamplungsari.

Bupati Pemalang, Anom Widiyantoro, dalam kesempatan tersebut menegaskan bahwa hutan mangrove bukan hanya penyangga kehidupan, tetapi juga pelindung alami dari abrasi sekaligus penyerap emisi karbon dalam jumlah besar.

Pernyataan ini mencerminkan kesadaran yang mulai tumbuh di tingkat pengambil kebijakan daerah.

Program ini juga mendapat dukungan dari Yayasan Kelola Lingkungan Pesisir Nusantara yang menginisiasi penanaman 5.000 mangrove di sembilan desa yang terdampak langsung rob dan abrasi.

Rencana perluasan mencakup total 132 hektar dengan kebutuhan 500 ribu batang pohon yang akan ditanam bertahap.

Program Mageri Segoro juga menargetkan penanaman 1,5 juta bibit mangrove di seluruh pesisir Jawa Tengah hingga akhir 2025.

Namun penanaman saja tidak cukup. Pengalaman dari berbagai lokasi menunjukkan bahwa banyak program rehabilitasi mangrove gagal bukan karena bibitnya buruk, melainkan karena lokasi penanaman yang tidak tepat — ditanam di zona dengan energi gelombang terlalu tinggi tanpa struktur pelindung, atau ditanam di lahan yang ruang migrasinya sudah tertutup tambak.

Pendekatan berbasis tapak yang mempertimbangkan kondisi hidrodinamika, suplai sedimen, dan ketersediaan ruang menjadi kunci keberhasilan.

 

Solusi Terpadu: Blue Carbon Bukan Jalan Tunggal

Menempatkan blue carbon sebagai satu-satunya solusi persoalan pesisir Pemalang adalah keliru. Mangrove adalah komponen penting, tetapi ia tidak bisa bekerja sendirian. Diperlukan pendekatan terpadu yang memadukan rehabilitasi ekosistem dengan rekayasa berbasis alam (Nature-based Solutions/NbS) dan reformasi tata kelola lahan.

Pertama, zona-zona pantai di Pemalang perlu dibedakan penanganannya. Di zona garis terdepan dengan energi gelombang tinggi, perlu dibangun struktur fisik sederhana seperti pemecah ombak bambu atau geotube terlebih dahulu untuk menciptakan kondisi tenang sebelum mangrove ditanam.

Model ini terbukti berhasil dalam program Building with Nature (BwN) di Demak. Di zona muara dan teluk yang lebih terlindung, mangrove bisa langsung direhabilitasi.

Baca Juga :  Bupati Pemalang Bertandang ke Kandang Banteng, Ada Apa?

Kedua, persoalan ruang migrasi harus ditangani melalui pendekatan silvofishery — model tambak-mangrove terintegrasi di mana sebagian tambak dialokasikan untuk tutupan mangrove. Model ini tidak hanya membuka ruang untuk ekosistem, tetapi juga terbukti meningkatkan produktivitas tambak karena mangrove menyediakan habitat dan nutrisi bagi biota laut.

Ketiga, lahan tambak yang sudah tidak produktif atau terbengkalai akibat rob harus diprioritaskan untuk dikonversi kembali menjadi mangrove. Ini adalah konsep managed realignment dalam skala kecil yang lebih realistis diterapkan di Indonesia ketimbang merelokasi infrastruktur besar.

Keempat, dan ini yang paling sering diabaikan, adalah penghentian dan pengendalian eksploitasi air tanah berlebihan yang menjadi penyumbang utama subsiden. Tanpa mengatasi masalah ini, seluruh upaya rehabilitasi mangrove akan selalu berlomba melawan tanah yang terus tenggelam.

 

Peluang Ekonomi: Dari Mangrove ke Kredit Karbon

Pada luar fungsi ekologisnya, rehabilitasi mangrove di Pemalang menyimpan potensi ekonomi yang belum disentuh: perdagangan karbon melalui Voluntary Carbon Market (VCM).

Dalam skema ini, karbon yang berhasil diserap dan disimpan oleh ekosistem mangrove yang direhabilitasi dapat diverifikasi oleh lembaga internasional terakreditasi dan diperdagangkan sebagai kredit karbon kepada perusahaan-perusahaan yang ingin mengimbangi emisi mereka.

Harga kredit karbon dari proyek mangrove di pasar sukarela berkisar antara 10 hingga 50 dolar AS per ton CO2, bahkan bisa melampaui angka itu jika proyek memiliki co-benefits tinggi seperti perlindungan pantai dan pemberdayaan masyarakat nelayan — kondisi yang persis ada di Pemalang.

Untuk mengakses pasar ini, proyek harus memenuhi standar internasional seperti Verra dengan metodologi VM0033 yang memang dirancang khusus untuk ekosistem mangrove terdegradasi, atau Plan Vivo yang lebih ramah untuk proyek skala komunitas kecil.

Dalam kancah nasional, seluruh proyek juga harus terdaftar dalam Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim (SRN-PPI) sesuai dengan PP No. 98 Tahun 2021 tentang Nilai Ekonomi Karbon.

Masyarakat nelayan dan petambak di Pemalang bisa menjadi peserta aktif dalam proyek ini, bukan sekadar objek.

Revenue sharing dari kredit karbon dapat menjadi insentif ekonomi yang membuat mereka punya alasan kuat untuk menjaga mangrove — sesuatu yang selama ini sering absen dalam program rehabilitasi konvensional.

 

Penutup: Saatnya Pemalang Bicara tentang Masa Depan Pesisirnya

Pesisir Pemalang sedang berada di persimpangan.

Satu jalan menuju kerusakan yang terus berlanjut — mangrove yang makin tipis, rob yang makin jauh masuk ke darat.

Jalan lainnya adalah transformasi, mengubah ekosistem pesisir yang rusak menjadi aset yang produktif secara ekonomi.

Blue carbon bukan solusi ajaib. Ia adalah bagian dari solusi yang lebih besar — solusi yang membutuhkan komitmen jangka panjang dari pemerintah daerah, keterlibatan aktif masyarakat pesisir, dan dukungan ilmiah yang berbasis data.

Program Mageri Segoro adalah langkah yang patut diapresiasi, tetapi harus diikuti dengan pendekatan yang lebih sistematis.

Suimah dan ribuan warga pesisir Pemalang lainnya tidak butuh janji kosong.

Mereka butuh solusi yang konkret, terukur, dan melibatkan mereka sebagai subjek bukan hanya objek.

Blue carbon menawarkan itu semua, jika kita serius mengelolanya.

 

Oleh: Wildan Alafy Darwis, Mahasiswa Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Universitas Islam Sultan Agung

Artikel Lainnya

Indeks Berita Memuat...Tidak Adal Lagi Postingan.