PEMALANG, mediakita.co- Pemerintah pusat mendorong agar daerah segera melakukan pinjaman daerah.
Dorongan ini tidak lepas karena adanya keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada tahun 2026.
Dengan kondisi tersebut, pemerintah pusat melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian membuka opsi percepatan pembiyaan daerah melalui pinjaman.
Bersama Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian PPN/Bappenas, pihaknya ingin agar daerah dapat sumber keuangan lain.
Keempat kementerian tersebut, meneken kerja sama dengan perusahaan plat merah, yaitu PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) guna percepatan pembiayaan pinjaman daerah untuk infrastruktur pada hari Rabu (24/9/2025).
Adanya kerja sama ini diharapkan dapat mempermudah proses pengajuan pinjaman daerah.
“Penandatanganan Berita Acara ini diharapkan memperkuat sinergi pemerintah pusat dan daerah, menyederhanakan proses pengajuan, serta memastikan pembiayaan infrastruktur daerah lebih cepat tersalurkan untuk mendorong pembangunan dan meningkatkan perekonomian daerah secara berkelanjutan,” ujar Ferry Irawan, Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, belum lama ini.
Opsi pembiayaan dari PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) membuat daerah memiliki pilihan selain dari pinjaman ke perbankan.
Tanggapan Bupati Pemalang
Terpisah, dikonfirmasi terkait adanya skema baru pinjaman daerah, Bupati Anom Widiyantoro, bakal memilih yang tidak memberatkan keuangan Kabupaten Pemalang.
“Kita lihat yang paling ringan dan paling murah mana,” ujarnya kepada mediakita.co, Rabu (1/10/2025).
Selain itu, kata dia harus dipilih yang mempunyai manfaat lebih banyak.
“Serta punya asas manfaat yang terbaik bagi Kabupaten Pemalang,” tutupnya.
Oleh: Arief Syaefudin
