NASIONAL, mediakita.co- Ancaman kehidupan berbangsa lahir dari berbagai sisi. Ancaman paling menonjol di Indonesia adalah organisasi yang sudah dilarang oleh pemerintah Indonesia tetapi masih berkeliaran dengan bebas, bahkan menjadi sorotan publik di setiap harinya.
Situasi tersebut mengganggu jalannya roda peremintahan, dan Aliansi UI Toleran (AUTO) menjembatani melalui diskusi secara daring dengan tema, “Organisasi dan Paham Terlarang: Ancaman Kehidupan Berbangsa.” Diskusi ini sebagai upaya pencegahan adanya gerakan-gerakan radikal yang menghancurkan keutuhan NKRI dan dilakukan menggunakan aplikasi zoom Rabu (16/09/20).
mediakita.co berkesempatan mengikuti acara webinar ini. Peserta webinar mencapai lebih dari 100 tersebut menghadirkan tiga pembicara dengan keahlian di bidang masing-masing, di antaranya adalah, Dr. Zuly Qodir, M.Ag selaku ahli politik Islam dan Dosen Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Dr. Dina Yulianti Sulaeman selaku pengamat Timur Tengah dan Direktur ICMES, dan yang terakhir Dr. Bambang Noorsena, SH, MH selaku pendiri Institute for Syiriac Culture Studies (ISCS).
Hizbut Tahrir Indonesia
Zuly Qodir sebagai pembicara pertama mengatakan bahwa ia akan fokus dengan organisasi Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang sudah dibubarkan oleh pemerintah. HTI sediri menurutnya, belum pasti kapan lahir di Indonesia, diperkirakan pada periode tahun 80-an di Bogor yang kemudian berkembang di kampus Indonesia.
“Dulu orang riset kampus IPB di Bogor, lalu kemudian kampus UI yang juga ada di Bogor, lalu kemudian yang di Yogyakarta, UGM, UNY, Universitas Brawijaya, UNAIR dan yang lain-lain,” paparnya. Zuly Qodir menegaskan bahwa, di kampus negeri HTI cukup berkembang yang anggotanya tidak hanya meliputi mahasiswa saja, tapi jajaran dosen pun ada yang ikut andil dalam gerakan tersebut. “Siapa mereka yang ikut? Sebagaian para dosen dan sebagain para mahasiswa,” terangnya.
Pengamat Timur Tengah, Dr. Dina Yulianti mengatakan, bahwa gerakan-gerakan tersebut bisa saja terjadi di Indonesia, kekurangan pasti ada, tapi ia menegaskan, bagaimana seharusnya warga negara harus menjaga tatanan NKRI. “Indonesia ibarat kapal kita Bersama. Ada kerusakan kita yang sama-sama akan tenggelam, artinya kita harus sama-sama menjaga tatanan NKRI ini. Kekurangan pasti ada, masih banyak cita-cita bangsa kita yang belum tercapai, tetapi kekurangan itu untuk diperbaiki, dan cita-cita itu utuk dicapai dengan kerja keras bukan dengan menghancurkan,” tegas Dina Yulianti.
Dr. DinaYulianti menyampaikan strategi bagaimana seharusnya menjadi warga negara yang tidak gampang menjadi pengikut kiri dengan menguji beberapa hal yang membawa paham-paham aneh. “Kita perlu waspada dengan ideologi-ideologi yang kelihatannya baik, kelihatannya benar, tapi kalau diteliti lebih lanjut malah akan menghancurkan NKRI: intoleransi, manipulasi informasi, dan yang ketiga membenarkan atau menghalalkan kekerasan. Itu yang harus dicermati.” tutupnya.
Dinamika Nusantara
Pembicara terakhir adalah Dr. Bambang Noorsena, SH, MH. Dalam pembukaan, ia mengutip pidato Bung Karno, “Hatiku akan berpesta raya apabila suadara-saudara menyetujui bahwa Negara Indonesia merdeka yang berasaskan Ketuhanan yang Maha Esa.”
Dalam kontek pidato tersebut, Bambang Noorsena memberi arti jika Ketuhanan Yang Maha Esa dalam hal ini menyangkut beberapa agama di Indonesia dengan beragam budaya, tentunya Nusantara yang mempunyai makna dinamis. “Nusantara sesunguhnya dinamis, selalu terbuka, karena sifat kebudayaan kita itu dinamis,” jelasny Bambang.
Dalam dinamika nusantara tersebut, Bambang menambahkan, bahwa NKRI yang berdasarkan Pancasila adalah harga mati. NKRI itu bentuk negara, dan tidak mungkin dibingkai dengan dasar lain selain Pancasila yang telah jelas-jelas bisa menaungi perbedaan dan juga tidak meleburkan perbedaan itu.
“Pancasila tidak bertentangan dengan agama. Pancasila sejalan dengan agama, oleh karena itu, dalam konteks Kebhinnekaan bangsa kita, mari kita implementasikan nilai-nilai Pancasila dalam konteks masyarakat majemuk, kita memang tidak sama, tetapi kita harus bisa bersama-sama demi kelangsungan NKRI yang berdasarkan Pancasila,” tutupnya di akhir acara.
Dan demi tegaknya kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia, Zuly Qodir menegaskan, apapun dan siapapun perorangan dan organisasi yang menolak Pancasila dan NKRI, maka aparat harus tegas. Dan masyarakat pun diharapkan tidak mudah terprovokasi yang bertujuan meruntuhkan eksistensi negara.
Penulis : Fakhriyah/mediakita.co
