Bakar Bendera Partai Saat Demo RUU HIP, PDIP Pilih Tempuh Jalur Hukum

Bakar Bendera Partai Saat Demo RUU HIP, PDIP Pilih Tempuh Jalur Hukum
Bagikan Artikel

JAKARTA, mediakita.co- Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto menyesalkan adanya upaya provokasi pembakaran bendera PDI Perjuangan dalam aksi demo penolakan RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) di Gedung DPR, Senayan Jakarta pada Rabu (24/6/2020).

Hasto menegaskan, dalam proses Pembahasan RUU Haluan Ideologi Pancasila, PDI Perjuangan mendengarkan aspirasi tersebut dan terus mengedepankan dialog.

“Rancangan Undang-undang selalu terbuka terhadap koreksi dan perubahan, agar seirama dengan suasana kebatinan rakyat. Jadi sebaiknya semua menahan diri dan menghindarkan dari berbagai bentuk provokasi,” tegas Hasto, dalam keterangan tertulis yang diterima mediakita.co, Rabu (24/6/2020) malam.

Mensikapi aksi tersebut, PDI Perjuangan dengan tegas akan menempuh jalan hukum. Cara ini, merupakan cara sama yang dilakukan PDI pada tahun 1996.

“Jalan hukum inilah yang dilakukan oleh PDI pada tahun 1996, ketika pemerintahan yang otoriter mematikan demokrasi”

Hasto melihat, ada Pihak yang dengan sengaja memancing di air Keruh. Meski demikian, ia percaya rakyat tidak sisa diadu domba.

“PDI Perjuangan ini Partai Militan, kami punya kekuatan grass-roots, dan kekuatan ini kami dedikasikan sepenuhnya bagi kepentingan bangsa dan negara. Meskipun ada pihak yang sengaja memancing di air keruh, termasuk aksi provokasi dengan membakar bendera Partai, kami percaya rakyat tidak akan mudah terprovokasi,” ungkap Hasto.

BACA JUGA :  Banjir di Kronjo Kabupaten Tangerang, Sinergis Komunitas Sosial SeTangerang Raya Turun Aksi Solidaritas

Menurut Hasto, saat ini seluruh kekuatan Partainya tengah fokus membantu rakyat di dalam melawan Pandemi Covid-19.

“Presiden, wapres dan seluruh jajaran kabinet didukung oleh seluruh kader PDI Perjuangan yang antara lain terdiri dari 128 anggota DPR RI, 18 Ketua DPRD, 416 anggota DPRD Provinsi, 3232 anggota DPRD Kab kota dan 237 kepala daerah dan wakil kepala daerah serta 1,43 juta pengurus Partai, menyatu dengan rakyat, memerangi Covid-19 dengan seluruh dampaknya secara sosial dan ekonomi. Itulah skala prioritas kita bersama,” jelasnya.

Ia mengingatkan, Indonesia adalah negara besar yang begitu beragam. Dengan keberagamannya itu, kata hasto, dapat bersatu karena Pancasila.

“Dari Sabang sampai Merauke, dan dari Miangas hingga ke Rote sangat majemuk. Kita bersatu karena Pancasila. Kita harus belajar dari konflik di Suriah, Yaman, Libya dll. Rakyat di negara-negara tersebut akhirnya menjadi korban.Indonesia memiliki nilai luhur untuk bermusyawarah, jadi itulah yang harusnya kita kedepankan. Untuk itu mari kedepankan proses hukum dan seluruh kader-kader PDI Perjuangan diinstruksikan agar tidak terprovokasi,” tandasnya.

BACA JUGA :  Paling Sering Berpolemik Soal Covid 19 Ternyata Anggaran Anies Baswedan untuk Corona Lebih Kecil dari Kab. Musi Banyuasin.

Seperti diketahui, aksi massa yang tergabung dalam Persaudaraan Alumni 212 dan sejumlah ormas yang menuntut RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) ditarik dari program legislasi nasional (prolegnas), didapati adanya pembakaran bendera berlogo palu arit dan bendera PDI Perjuangan secara bersamaan, Rabu (24/6/2020)

 

 

Next Post

Benarkah Nazaruddin Bebas Karena Sudah Bertindak Sebagai Justice Collaborator ?

Kam Jun 25 , 2020
Bagikan ArtikelJAKARTA, mediakita.co- Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto menyesalkan adanya upaya provokasi pembakaran bendera PDI Perjuangan dalam aksi demo penolakan RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) di Gedung DPR, Senayan Jakarta pada Rabu (24/6/2020). Hasto menegaskan, dalam proses Pembahasan RUU Haluan Ideologi Pancasila, PDI Perjuangan mendengarkan aspirasi tersebut dan terus mengedepankan dialog. […]
Benarkah Nazaruddin Bebas Karena Sudah Bertindak Sebagai Justice Collaborator ?