BREBES, mediakita.co – Tenaga Harian Lepas (THL) bidang kesehatan, kembali mendatangi Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Brebes, Selasa (4/10/22) siang. Kedatangannya mendesak pendataan pegawai Aparatur Sipil Negara (Non ASN) yang dilakukan Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDMD) lebih transparan.
Kedatangannya saat audiensi dengan pimpinan DPRD didampingi Komisi I dan IV DPRD Brebes. Tercatat masih ada 66 THL yang sudah mengabdi lebih dari 5 tahun tapi belum bisa masuk data base aplikasi Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Salah seorang THL Puskesmas Brebes Sutrisno, mengaku resah karena belum memiliki akses untuk entry data. Terlebih, berdasarkan surat edaran MenPAN RB terakhir pendataan akhir September kemarin. Sehingga, ia dan 55 THL di Puskesmas harus masuk prioritas pendataan.
“Keresahan kami, belum bisa entry data BKN. Sehingga, kami meminta BKPSDMD untuk mengakomodir nasib 66 THL kesehatan.” Ungkapnya.
Merespon desakan THL Kesehatan, Kapala Bidang Mutasi BKPSDMD, M.Darmawan Adinugroho menyampaikan, mekanisme entry data BKN bagi seluruh tenaga honorer non ASN masih dalam proses. Termasuk, inject data di aplikasi BKN masih bisa dilakukan hingga 22 Oktober mendatang.
Sebab, ada beberapa kendala teknis entry pendataan THL. Diantaranya, banyak data THL BLUD mencantumkan sumber gaji dari APBD. Padahal, gajinya murni bersumber dari BLUD. Kemudian, ada perubahan fitur entry data aplikasi BKN.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi IV DPRD Brebes Mohammad Zamroni menjelaskan, menanggapi keresahan honorer Puskesmas yang belum bisa entry data di aplikasi BKN. Pihaknya mengaku, siap dan akan menjamin bisa diakomodir hingga akhir Oktober mendatang. Sebab, mekanisme inject data masih kurang bagi 1.200 yang sudah masuk data base.
“Setelah audiensi ini, kami harapkan tidak ada lagi keresahan dan aduan honorer. Terlebih, pendataan honorer sudah dikawal semua unsur sehingga dipastikan tak ada kecurangan,” Pungkasnya.
