SEMARANG,mediakita.co- Sebanyak 12.764 warga di 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah yang masuk kategori tidak sejahtera bakal mendapat Kartu Jateng Sejahtera dari pemerintah provinsi setempat sebagai upaya mengurangi angka kemiskinan.
“Kenapa hanya 12.764 warga yang menerima KJS? Karena yang lain sudah mendapat bantuan dari pemerintah, ‘gampange’ ini untuk mereka yang ‘ketlingsut’, miskin tapi tidak terdaftar sebagai penerima bantuan,” kata Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di sela pelaksanaan Pesta Rakyat dalam rangka memperingati Hari Jadi Ke-66 Provinsi Jateng di Alun-Alun Kota Magelang, Sabtu.
Ia menjelaskan bahwa KJS sebagai bentuk kepedulian Pemprov Jateng bagi warga miskin yang tidak “ter-cover” anggaran negara, baik APBN, APBD provinsi, maupun APBD kabupaten/kota.
“KJS akan diberikan kepada warga miskin nonproduktif, seperti penyandang cacat dan miskin kategori parah, bantuan ini sudah bisa cair Oktober 2016,” ujar mantan anggota DPR RI itu.
Program KJS merupakan hasil kerja sama dengan Bank Jateng dan sejumlah Badan Usaha Milik Negara, sedangkan pada APBD 2017 akan dialokasikan anggaran khusus untuk program KJS.
Pada kesempatan sebelumnya, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Jawa Tengah Urip Sihabudin mengatakan bahwa KJS sebagai alat untuk mengakses program kesejahteraan sosial sekaligus sebagai bentuk intervensi kepala rumah tangga tidak produktif yang tidak menerima bantuan dari pemerintah pusat.
Program kesejahteraan sosial yang bisa diakses oleh pemegang Kartu Jateng Sejahtera itu, antara lain jaminan sosial keluarga sejahtera, beras kesejahteraan, jamkesmas nonkuota, dan bantuan siswa miskin.
“Hal itu masih ditambah dengan program penguatan, seperti perbaikan rumah tidak layak huni, sambungan listrik, serta pembuatan jamban,” katanya, dikutip dari antara oleh mediakita.co, Senin (29/8).
Dia menjelaskan setiap kepala rumah tangga pemegang Kartu Jateng Sejahtera akan mendapat uang tunai Rp100 ribu per bulan, bantuan pendidikan Rp1 juta per anak dengan fokus pendidikan menengah, beras 15 kilogram per bulan, dan jaminan kesehatan Rp23.000 selama satu tahun atau total Rp4.276.600 per kepala rumah tangga/tahun.
Wakil Ketua DPRD Jateng Ahmadi mengaku siap mendukung penganggaran untuk penanggulangan kemiskinan, termasuk mengenai regulasinya.
“Kami juga mendorong pemerintah kabupaten/kota untuk membuat peraturan daerah tentang upaya penanggulangan kemiskinan,” kata politikus Partai Keadilan Sejahtera itu.
