Masuknya Sandiaga Uno : Matinya Mekanisme Demokrasi di Indonesia ?
Abdul Rosyid T Walid, Ketua Umum Kaukus Anak Muda Indonesia (KAMI)

Nalar masyarakat di indonesia telah dibodohi dengan hadirnya Sandiaga Uno dalam kabinet sebagai menteri Kemenkraf. Sebelumnya, Prabowo Subianto masuk duluan kedalam Menteri Pertahanan. Kedua menteri ini dulunya merupakan pesaing Jokowi-Maruf Amin dalam pemilu 2019 untuk mendapat simpati rakyat agar dapat diterima sebagai Presiden dan Wakil Presiden.

Pemilu merupakan salah satu prasyarat demokrasi untuk mewujudkan supremasi rakyat dengan memberikan kekuasaannya atau mandat kepada pemerintahan dengan cara pemilihan umum. Pemilu diartikan sebagai sirkulasi elite dalam mengatur dan mengelola negara yang tentunya sesuai UUD 1945 untuk kesejahteraan rakyat.

Dengan mengedepankan gagasan yang di bangun dalam visi-misi, rakyat percaya untuk memberikan mandatnya kepada politisi yang bersangkutan. Akan tetapi nalar ini dibantah dengan tindakan Presiden Jokowi yang memasukan sandiaga kedalam kedalam struktur pemerintahan.

Kenapa hal ini menjadi bermasalah?

  1. Adanya pilihan memasukan kedua pesaingnya dalam pemilu menunjukan Kepemimpinan Presiden Jokowi-Maruf Amin yang terpilih tidak mempersiapkan agendanya waktu pemilu untuk diwujudkan, dengan memprediksi/mempersiapkan orang-orang pilihan sebelumnya untuk menjalankan visi misinya. Hal ini sebenarnya masih banyak tokoh yang kredibel dan aksepbel yang membantu Jokowi dalam pemerintahan sebelumnya atau pegiat/aktifis dari bidang tersebut. yang sekiranya pantas untuk membantu Presiden Jokowi dalam pemerintahannya.
  2. Demokrasi di indonesia sebagai bentuk antitesis dari monarki absolut akan menimbulkan kartel-kartel politik. Indikasinya bagaima kursi menteri strategis yang berhubungan dengan ekonomi merupakan teman dekat, tentunya akan terjadi kerja sama antar mereka dalam memanfaatkan kursi jabatan tersebut. Artinya politik sebagai alat distribusi kesejahteraan rakyat bisa jadi politik dimanfaatkan sebagai alat distribusi untuk kepentingan kelompok dalam kartelnya. Apalagi kartel ini yang dulunya tidak percaya terhadap agenda dari visi-misi lawan politiknya pada waktu pemilu. Istilah oposisi dalam demokrasi merupakan hal yang membangun untuk memberikan kritik dan saran, akan tetapi jika oposisi masuk kedalam pemerintahan, hal ini akan menimbulkan multitafsir. Apakah Sandiaga memanfaatkan kartel untuk kepentingan pribadinya dan kelompoknya tersebut atau ada rencana sesuatu yang busuk untuk menggagalkan pemerintahan Jokowi-Maruf-Amin.
  3. Akan lebih berbahaya lagi jika adanya “matahari kembar” dalam pemerintahan Jokowi-Maruf Amien. Konsep matahari kembar ini dimaknai sebagai konsep kekuasaan jawa, dimana akan menjadi bom waktu bagi pemerintahan Jokowi-Maruf Amin dalam mewujudkan visi misinya diperiode ke 2 ini. Karena Prabowo dan Sandiaga dalam kontestasi pemilu 2019 kemaren tentunya sudah membuat skenario sendiri dalam mengimplemtasi program-program kinerja dengan didukung oleh infrastruktur yang dimilikinya. Tentunya hal ini nanti akan bertabrakan dengan visi-misi presiden Jokowi-Maruf Amin. Tinggal melihat kepemimpinan siapa yang tidak konsisten dalam menjalankan agenda visi-misi pada waktu pemilu 2019 kemaren.

Artinya siapakah yang diuntungkan dan dirugikan dalam konstelasi negosiasi reshufle tersebut.

Sebagai Relawan Jokowi yang mendukung penuh Presiden Jokowi-Maruf Amien dalam pemilu 2019, menyarankan agar presiden Jokowi perlu mempertimbangkan norma moral, nalar etis dan juga nalar rakyat sebagai pendukung setia Jokowi-Maruf Amien untuk meninjau ulang terkait hasil reshufle kabinet yang memasukan Sandiaga Uno kedalam kabinet kerja Jokowi Maruf Amin.

Berharap hasil reshufle  bukan timbul dari kekhawatiran/tekanan politik dari lawan politik presiden sehingga tidak mengganggu dari performance kabinet dalam mewujudkan agenda visi-misi presiden kedepan.

Oleh : Abdul Rosyid T Walid
Ketua Umum Kaukus Anak Muda Indonesia (KAMI)

BACA JUGA :  Sandiaga Uno, Bangga Berdiskusi dengan Perdana Menteri Hungaria Viktor Orban yang Anti Islam