JAKARATA, mediakita.co – Maraknya informasi penghapusan pelajaran sejarah dari kurikulum sekolah direspons sangat keras oleh banyak pihak. Pihak Kemendikbud sebagai pihak pemicu polemik menjadi sasaran kritik, termasuk dari PDI Perjuangan. Hasto Kristiyanto, Sekjen PDI Perjuangan menyampaikan rilis yang diterima mediakita.co Minggu (20/09/2020).
Kritik Atas Pragmatisme Pendidikan,
PDI Perjuangan menyoroti Mendikbud saat ini terjebak pada pragmatisme dalam mengembangkan konsep pendidikannya, padahal menurut Hasto Kristiyanto bangsa yang besar berdiri di atas pijakan sejarah.
Kritik PDI Perjuangan pada masalah penghapusan pelajaran sejarah, disebut dalam rilisnya, “Mendikbud Nadiem Makarim tidak paham bagaimana api perjuangan kemerdekaan bangsa lahir atas pemahaman sejarah, dan kemudian memunculkan kesadaran kritis untuk melawan penjajahan; melawan kapitalisme, imperialisme, dan kolonialisme”.
Sejarah merupakan terang peradaban suatu bangsa, sebab melalui sejarah bisa dipertemukan masa lalu, mengambil nilai, cita-cita dan akar kebudayaan suatu bangsa dari masa lalu, dirangkai dengan kondisi saat ini, dan terciptalah cita-cita masa depan sebagai satu benang merah sejarah peradaban bangsa. Bahkan, Bung Karno sang Proklamator saat dalam masa pembuangan di NTT dan Bengkulu, paling gemar mengajar sejarah. Melalaui sejarah membangun cita-cita kemerdekaan; sejarah yang mengangkat akar nusantara sebagai bangsa besar yang mewarnai peradaban dunia.
Atas situasi ini, PDI Perjuangan sangat menyesalkan sosok Mendikbud Nadiem Nakarim yang kurang memiliki kesadaran tentang makna sejarah.
Untuk itu, PDI Perjuangan meminta kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk melihat pendidikan dalam pengertian luas, yakni pendidikan yang meletakkan dasar budi pekerti, pendidikan karakter bangsa, sebagai dasar dari kemajuan, dan dengannya penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi akan berjalan beriringan sesuai sejarah dan kebudayaan bangsa. “Belajarlah dari para pendiri bangsa. Belajar ilmu pengetahuan dan teknologi dari Barat dan berbagai belahan dunia lainnya, namun membumikan setiap pengetahuan pada akar sejarah dan kebudayaan bangsa,” tutup Hasto dalam rilisnya.
Respons Masyarakat Sejarawan Indonesia
Respons senada juga dilontarkan oleh Pengurus Pusat Masyarakat Sejarawan Indonesia (PP MSI).
Melalui Ketua Umum-nya, Hilmar Farid yang juga adalah Dirjen Kebudayaan Kemendikbud, MSI PP-MSI mendukung dan mengapresiasi seruan para guru sejarah terhadap kritik dan penolakan yang sempat berkembang, karena menunjukkan perhatian dan kepedulian masyarakat terhadap arti penting sejarah dalam membentuk identitas dan karakter bangsa.
Menurut MSI, pelajaran sejarah berperan penting dalam memberikan arah dan inspirasi bagi penyelesaian masalah kebangsaan, memberikan rujukan nyata dan teladan bagi generasi muda, meningkatkan apresiasi terhadap karya para pendahulu, memberikan perspektif dan ukuran untuk menilai perjalanan bangsa.
Dalam hal itu pelajaran sejarah memang sangat menentukan dalam proses pendidikan secara keseluruhan. Karena itu PP-MSI meminta agar: 1) Pelajaran sejarah tetap dipertahankan sebagai pelajaran wajib di sekolah menengah karena merupakan instrumen strategis untuk membentuk identitas dan karakter siswa; 2) Setiap siswa di setiap jenjang pendidikan, baik yang bersifat umum maupun kejuruan, mendapatkan pendidikan sejarah dengan kualitas yang sama; 3) Penyederhanaan kurikulum hendaknya dilakukan dengan orientasi peningkatan mutu pelajaran dan disertai peningkatan kompetensi guru.
Sementara itu, menanggapi polemik dihilangkannya pendidikan sejarah dari kurikulum pendidikan, Kemendikbud melalui Siaran Pers Kemendikbud Nomor 264/Sipres/A6/VIII/2020 yang menyatakan pelajaran sejarah akan tetap ada di dalam kurikulum.
Penulis : Harshan/ mediakita.co
