Pemalang, mediakita.co – Penyusunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa di Kabupaten Pemalang ditunda menyusul terbitnya permendagri no 84 tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Pemerintah Desa.
Kepala Bapermas KB Kab. Pemalang, Slamet Masduki, SH, MH, menyatakan penundaan itu karena ada beberapa ketentuan didalam Perda Kabupaten Pemalang no 3 Tahun 2015 yang harus disesuaikan dengan permendagri tersebut.
” Kita terpaksa harus menunda karena harus melakukan revisi perda untuk menyesuaikan dengan ketentuan yang ada pada kepmendagri yang baru” Jelasnya.
Menurutnya, ” Ada beberapa ketentuan yang harus di sesuaikan, terutama di pasal yang mengatur tentang tugas pokok dan fungsi,” tegasnya.
Menanggapi adanya penundaan tersebut, mantan anggota Komisi A DPRD kabupaten Pemalang Drs. Zaenudin berharap bahwa penundaan untuk revisi itu tidak terbatas pada tupoksi saja yang di sesuaikan. Karena perda itu ada beberapa ketentuan yang berpotensi menimbulkan kegaduhan.
” Pertama, tidak ada kejelasan tentang mekanisme pemilihan team sel terutama pada salah satu unsurnya yaitu yang dari tokoh masyarakat,” keluhnya.
Ke dua, menurut Zaenudin, ” SOTK itu internal, usernya kan kepala desa, tapi dalam pelaksanannya menurut perda itu kewenangan kepala desa terbagi. Di satu sisi kepala desa dalam menentukan team seleksi harus melibatkan 1 unsur BPD dan 1 unsur dari masyarakat yang tentu memiliki kepentingannya berbeda. Di sisi lain kewenangan itu, bermuara kepada bupati lewat camat,”paparnya.
” Karena di dalam perda di atur bahwa rancangan SOTK di ajukan kepala Desa ke bupati lewat camat, disitu bupati berwenang untuk mengevaluasi”, imbuhnya.
