PEMALANG, mediakita.co- Meskipun kasus vaksin palsu sudah berlangsung belasan tahun, alih-alih melakukan investigasi distribusi terkait keterlibatan rumah sakit (RS), apotik dan bayi terindikasi divaksin palsu yang sudah berjalan selama 13 tahun, beberapa daerah justru klaim bebas vaksin palsu.
Pemerintah Kabupaten Pemalang melalui Kepala Dinas Kesehatan, Ern Nuraeni mengatakan bahwa pihaknya sedang menelusuri kemungkinan peredaran vaksin palsu di Pemalang. Meskipun jika dilihat dari jaringan distribusinya relatif aman karena Pemalang bekerjasama dengan kemenkes.
” Khusus pelayanan vaksin di fasilitas kesehatan (faskes) pemerintah dan fasilitas kesehatan (faskes) swasta yang bekerja sama dengan dinas kesehatan berasal dari kementrian kesehatan, jadi aman,” tegasnya hari ini kepada mediakita.co melalui sms.
Namun demekian, ia menegaskan bahwa investigasi sedang di lakukan. “kami masih menelusuri kemungkinan fasilitas kesehatan (faskes) swasta yang tidak kerja sama dengan dinkes”, tambahnya.
Dokter spesialis saraf di RSUD dr. M. Ashari Pemalang, Isnaini Yulianto secara khusus menyoroti kemungkinan terjadinya penyimpangan bila tidak lewat jalur distribusi yang resmi sebagaimana temuan Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), 2 klinik di Semarang yang diduga menggunakan vaksin palsu.
Menurutnya, yang perlu di optimalkan adalah bagaimana cara dan pola untuk menindak lanjuti kasus ini. “Yang perlu disikapi statement menteri kesehatan untuk immunisasi ulang itu berlaku bagi siapa saja ? belum ada tindak lanjutnya” katanya.
Bahkan Isnaeni, dokter senior di pemalang, secara khusus mengemas status di akun facebooknya hari ini bahwa “vaksin palsu, yang dipalsukan ternyata produk Bio Farma. Artinya asumsi awal bahwa yang dipalsukan adalah produk-produk mahal itu keliru.Terus hubungannya sama tawaran immunisasi ulang gratis apa dong”, tulisnya.
Seperti diketahui, meteri kesehatan Nila Moeloek tetap bersikeras mengadakan vaksin ulang menyusul terungkapnya peredaran vaksin palsu bagi anak-anak usia balita. (Ozak)
