Pilkada Serentak 2020 : Pemilihan Tetap di TPS, Begini Ketentuan dan Sayaratnya
Pilkada Serentak 2020 : Pemilihan Tetap di TPS, Begini Ketentuan dan Sayaratnya

JAKARTA, mediakita.co– Pemerintah, DPR, dan KPU telah sepakat Pilkada serentak digelar pada Desember mendatang. Menurut Ketua KPU Arief Budiman, pelaksanaan pilkada tetap berlangsung di TPS, bukan melalui e-voting atau vote from home dengan surat pos.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebut kesepakatan pilkada serentak yang digeser pada 9 Desember 2020 diambil berdasarkan pertimbangan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara.

Tak hanya itu, karena ada pandemi corona, Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 juga diminta pertimbangan.

Mendagri menyatakan, pelaksanaan pilkada akan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Semua ini demi keselamatan, kesehatan, dan proses demokrasi berjalan baik.

“Protokol kesehatan dan koordinasi dengan gugus tugas tetap dijalankan. Itu dilakukan agar saat dimulai kembali tahapan pada 15 Juni nanti, semuanya berjalan sesuai dengan prosedur protokol kesehatan,” katanya, dalam keterangan tertulis, Kamis (28/5/2020).

Disebutkan, terdapat sejumlah kesepakatan antara Kemendagri, DPR, dan KPU pada penyelenggaraan pilkada serentak 9 Desember nanti.

Pertama, persetujuan pelaksanaan pilkada sesuai dengan Perppu No. 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketigas atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi UU.

BACA JUGA :  Pilkada Way Kanan : Rekomendasi Demokrat Jatuh ke Pasangan Berani, Begini Kata Relawan AdipatiLagi

Kedua, Komisi II DPR RI menyetujui usulan perubahan rancangan Peraturan KPU RI Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil, Bupati dan Wakil, dan Wali Kota dan Wakil.

Dengan syarat, kata mendagri, seluruh tahapan pilkada harus dilakukan sesuai dengan protokol kesehatan, berkoordinasi dengan Gugus Tugas, serta tetap berpedoman pada prinsip-prinsip demokrasi.

Ketiga, Komisi II DPR meminta KPU, Bawaslu, dan DKPP untuk mengajukan usulan tambahan anggaran terkait pilkada di provinsi, kabupaten, dan kota. “Secara lebih rinci untuk selanjutnya dibahas oleh pemerintah dan DPR, “ tandasnya.

Terpisah, dalam diskusi virtual yang diinisiasi Rumah Pemilu dalan kanal YouTube, ketua KPU menyatakan pelaksanaan pilkada pemilihan pilkada Desember mendatang tetap dilakukan di TPS.

Menurut Arief, masyarakat dalam melakukan pencoblosan pada Pemilu 2019 di TPS. Dengan catatan tetap menggunakan protokol kesehatan yang ketat.

Meski demikian,  dalam penghitungan rekapitulasi suara dari tingkat bawah sampai pusat, KPU tetap menggunakan metode e-rekap.

BACA JUGA :  KPU Kab. Pemalang: Tunggu Tanggapan Masyarakat