BANTEN, mediakita.co- Ribuan buruh di Provinsi Banten belum lama ini Rabu, 8 Desember 2021 mengepung Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), yang berlokasi di Kecamatan,Curug, Kota Serang, Banten.
Mereka menuntut agar Gubernur Banten, Wahidin Halim meminta maaf kepada ribuan buruh yang ada diwilayah Banten atas pernyataannya yang diberitakan oleh beberapa media nasional.
“Kami menuntut permintaan maaf kepada gubernur Banten yang dianggap telah menyakiti hati kami dari kaum buruh,” kata salah satu orator perwakilan dari buruh.
Dia pun mengungkapkan, bahwa Gubernur Wahidin Halim, telah berbuat aniaya terhadap kaum buruh atas surat keputusannya terhadap upah minimum yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Banten.
“Gubernur tidak peka terhadap kami, padahal fasilitas yang saat ini dinikmatinya adalah sebagian dari hasil keringat kami dengan potongan PPh 21,” ujarnya.
Selain itu, ia sebagai perwakilan meminta gubernur untuk membatalkan keputusan yang diambil terkait hak upah minimum yang dikeluarkan. Lanjut dia, keputusan yang dituding sebagai bentuk ketidakadilan, kaum buruh se-Banten akan membalasnya di pemilihan gubernur yang akan datang.
“Ingat kawan-kawan jangan dipilih lagi pejabat yang telah mendholimi kita sebagai kaum buruh. Dan ingat jangan mau dibujuk oleh timses untuk diberikan uang agar mencoblos pejabat yang telah mengkhianati perjuangan buruh,” tuturnya.
Masih kata dia, dulu sebelum jadi Gubernur Banten, Wahidin Halim telah meminta doa dan dukungan dari sosok ulama Kyai Abah H.Uci yang pro kaum buruh dan sosok ulama Banten yang selalu membela kaum lemah.
“Setelah jadi gubernur lihatlah kawan-kawan, Gubernur Wahidin membuat hati kita sakit. Seandainya ada kyai Abah Haji Uci, mungkin dia akan ditegur langsung,” ungkapnya.
Dia juga menegaskan, bahwa perbuatannya hari ini, akan selalu di ingat oleh kaum buruh yang ada diwilayah Banten. “Biarlah nanti tuhan yang maha esa yang akan membalas perbuatannya itu pada kita,” imbuhnya.
Sementara di tempat terpisah, salah satu pejabat dilingkungan Pemprov Banten yang tidak ingin di publikasikan mengatakan, semestinya persoalan upah buruh harus pula dilibatkan dalam dialog musyawarah dan mufakat semua pihak dengan melibatkan unsur pendukung lainnya.
“Sehingga tidak ada mis-komunikasi antara pemerintah dan masyarakat buruh. Pemerintah daerah pun prinsipnya sama ingin berbuat sesuatu untuk upah buruh saat ini,tetapi dimungkinkan juga terkait persoalan-persoalan yang dihadapi oleh kalangan pengusaha yang ada di banten di situasi saat ini, akibat musibah nasional pandemi,” terangnya.
Maka kata dia, ucapan gubernur itu tidak jadi politisasi yang dimanfaatkan oleh sebagian orang yang dianggap tidak respon terhadap kepentingan kaum buruh. “Gubernur juga sudah menjelaskan, bahwa keputusan yang diambil itu berdasarkan hasil musyawarah semua pihak yang terkait.Termasuk katanya dihadiri juga oleh perwakilan dari kaum buruh itu sendiri,” jelasnya.
Harapannya, agar semua pihak telusuri kebenaran itu, karena Gubernur Banten dalam setiap keputusan yang diambilnya itu tidak terlepas dari hasil kesepakatan semua pihak. “Yah kami pun meski jadi pegawai negeri sipil, banyak juga saudara-saudara kami yang bekerja di pabrik. Masa kami tega mengabaikan kepentingan dan keinginan serta aspirasi mereka, sebagai saudara kami juga,” imbuhnya.
Oleh: D.Mulyadi
