Soroti APBD, Menteri Keuangan : Tata Kelola Keuangannya Kacau
Menteri Keuangan, Sri Mulyani

PEMALANG, mediakita.co – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyoroti tata kelola keuangan daerah. Persoalan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) mendapat perhatian lebih, Rabu (15/9/2021).

Dalam penjelasan, Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani, selama ini belanja daerah digunakan untuk sesuatu yang tidak produktif. Banyak daerah masih mengutamakan mata anggarannya sebagai belanja pegawai.

“Selama ini banyak daerah yang bergantung pada Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) hanya untuk urusan bayar gaji pegawai. Menurut saya dengan seperti ini adanya bisa terjadi crowding out,” jelasnya.

Selain itu, dirinya juga menerangkan pembangunan daerah selama ini juga bergantung dari anggaran khusus dari pusat.

ajibpol

“Dalam pengamatan saya daerah kalau mau bangun pasti menunggu DAK. Ironisnya 60 persen postur keuangan APBD justru hanya untuk kebutuhan intern pemda,” terangnya pada saat rapat dengan Komisi XI DPR RI.

Ia berharap daerah lebih kreatif lagi mencari sumber-sumber keuangan bagi daerah. Tak hanya itu, Menkeu menyarankan agar daerah membalik pola budgeting-nya.

BACA JUGA :  Ribuan Pramuka Penggalang Ikuti Jambore di Lapangan Kalimas

“Daerah harus berinovasi mencari sumber keuangan lain, kan bisa daerah mengambil kebijakan fiskal dengan skala lokal, goal-nya PAD tinggi. Mindset TAPD juga harus kreatif,” harapnya.

Hal yang sama terjadi di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pemalang. Selama ini separuh lebih dana APBD digunakan untuk membayar gaji pegawai.

Bahkan pada APBD Tahun 2021 mengalami kebocoran anggaran. Oleh sebab itu, Bupati Mukti Agung Wibowo berencana ngutang dan narik modal. Namun belakangan rencana tersebut batal karena berbagai pertimbangan.

Menurut penuturan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemalang, sudah melakukan 3 (tiga) refocusing. Akan tetapi, APBD masih kurang anggaran.

Terbaru Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pemalang sepakat untuk menyerit mata anggaran dari yang terkecil. Muncul juga wacana memangkas dana pokok-pokok pikiran DPRD, walaupun muncul pro dan kontra di lingkungan anggota DPRD Pemalang.

 

Oleh : Arief Syaefudin