SEMARANG, Mediakita.co,- Kebocoran gas di Terminal Gas Sementara LPG Dermaga Pelabuhan Dalam Tanjung Emas Semarang, yang terjadi belum lama ini, mendapat atensi yang besar dari Lembaga Cegah Kecahatan Indonesia (LCKI) Jateng.
Menurut Kadiv Hukum LCKI Jateng Y Joko Tirtono, pihak terkait, seperti Pertamina dan mitra kerjanya harusnya berkaca dari kasus meledaknya Kilang Balongan, Kabupaten Indramayu beberapa waktu lalu.
“Harusnya Pertamina atau Lembaga terkait, dan pihak-pihak yang bekerjasama dengan Pertamina lebih waspada dan berhati-hati dalam membuat jalur pendistribusian gas di wilayah Pelabuhan Tanjung Emas,” ucap Joko, Jumat (19/11/2021).
Ia memaparkan bahwa fakta di lapangan yang ada di wilayah Pelabuhan Tanjung Emas, pendistribusian gas Pertamina dilakukan langsung dari kapal pembawa gas yang bersandar di pelabuhan dan disalurkan langsung melalui pipa ke mobil-mobil tangki pengangkut gas.
“Hal ini tentunya sangat berbahaya, karena sewaktu-waktu jika terjadi kesalahan baik dari sisi kapal pengangkut gas yang bersandar di Pelabuhan, hingga sisi pipa-pipa penyaluran yang bocor, termasuk juga dari kendaraan tangki pengangkut gas, bisa menimbulkan ledakan,” lanjutnya.
Joko berujar, prosedur keamanan Pertamina dalam mengoperasikan Terminal Sementara Gas di dalam Pelabuhan Tanjung Emas kurang layak dan beresiko besar.
“Nah yang menjadi pertanyaan sekarang sampai kapan terminal ini beroperasinya kalau statusnya bersifat sementara. Suatu tanda tanya besar bagi kami. Jangan-jangan ini ada unsur tidak efisien dalam beroperasi atau malah bisa-bisa ada dugaan praktik korupsi uang negara dalam pengoperasian terminal seperti ini,” tegas Joko.
LCKI Jateng, menurutnya, akan terus mengawasi keadaan yang sebenarnya dari terminal gas sementara tersebut. Hal itu mengingat pengoperasiannya seolah dipaksakan.
“Media massa juga sudah memberitakan pada bulan Juni, Ketua Perkumpulan Masyarakat Pelabuhan Indonesia Jawa Tengah, Rusmono Rudy Nuryawan menyuarakan adanya resiko dan potensi kelalaian yang bisa berakibat fatal dalam pekerjaan pendistribusian gas langsung dari kapal pengangkut gas ke kendaraan-kendaraan tangki gas di terminal gas sementara LPG di Pelabuhan Tanjung Emas tersebut,” ungkapnya.
Dirinya mengimbau, agar aparat penegak hukum melakukan penyelidikan dan pengawasan terutama soal pengoperasian terminal sementara itu.
“Apapun bentuknya, dalam mengoperasikan peralatan, perusahaan seperti Pertamina seharusnya mengedepankan keamanan dan efisiensi dalam mengoperasikan distribusi gas dan minyak dengan menghilangkan atau meminimalisir resiko keamanan yang bisa terjadi. Mengingat dampaknya yang sangat luas terutama bila terjadi kebakaran dan ledakan yang dapat merugikan masyarakat luas. Jangan sampai terulang kejadian yang menimbulkan kerugian bagi masyarakat,” imbuh Joko.
Terakhir, Kadiv Hukum LCKI Jateng tersebut menegaskan, pihaknya siap membantu masyarakat khususnya bagi yang terdampak kebocoran gas yang hingga kini ditangani oleh Polda Jateng.
“Kami sudah ke lokasi kebocoran gas, meski terlihat aman namun kembali pipa-pipa untuk menyalurkan gas dari kapal yang secara langsung ke kendaraan tangki gas sangatlah riskan terjadi kebocoran dan berpotensi tinggi menimbulkan kebakaran dan ledakan. Sebaiknya Pertamina mencari lokasi yang lebih aman dan efisien serta jauh dari menimbulkan gangguan ke masyarakat,” tutupnya.
