EKONOMI, mediakita.co – Tex Amnesty atau pengampunan pajak dianggap sebagian pengusaha tak adil bagi rakyat miskin atau pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).
Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) dianggap tak adil bagi rakyat miskin dan dinilai justru memberikan karpet merah bagi kalangan atas atau orang yang berduit.
Menurut Ketua Asosiasi Pengusaha Engineering, H.R Wiguna berpendapat, sangat disayangkan tentunya apabila perlakuan negara terhadap kalangan kaya dan miskin sangat timpang. Di sisi lain, kita sering melihat fenomena rakyat miskin digusur. Namun, negara malah membuat UU pengampunan pajak untuk konglomerat.
” Hal ini adalah cerminan yang tidak berpihak pada rakyat miskin atau keadilan bagi si miskin. Pemerintah terkesan tegas dengan orang miskin namun lembut dengan warga negara yang mengemplang pajak. Padahal negara bisa saja memanggil pihak-pihak yang memiliki kekayaan di luar negeri tersebut tanpa harus memberi pengampunan pajak.
Masih dikatakan Wiguna, masih perlu adanya sosialisasi yang lebih detail. Sebab, kondisi dimasyarakat umum masih belum mengerti, bahkan masa tax amnesty perlu diperpanjang waktunya.
” Sejatinya program tax amnety pemerintah ini ada plus dan minusnya, akan tetapi jika waktunya di perpanjang akan sangat membantu para pelaku UMKM. Cuman kalau waktunya pendek sangat menyulitkan UMKM,” ungkap Wiguna saat berbincang dengan mediakita.co yang dihubungi melalui ponsel pribadinya.
Lanjut H.R Wiguna, yang juga Direktur Utama PT. Tri Jaya Teknik Karawang, bahwa Kebanyakan para pelaku UMKM secara pengetahuan perpajakan dan manajemen usahanya masih kurang mengerti. Sehingga perlunya konsultasi yang intens dan pendampingan konsultan perpajakan. Ini yang membuat kebingungan UMKM.
” Sebenarnya tax amnesty tersebut tidak merugikan, akan tetapi masih perlu pengertian dari semua stakeholder kalau terhadap UMKM. Harus ada pembedaan perlakuan dibandingkan ke pengusaha besar,” tandasnya.
Penulis : M. Aries Maulana
Redaksi : mediakita.co
