TANA TORAJA, Mediakita.co – Wacana pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) di jazirah utara Sulawesi Selatan kembali mendapatkan amunisi pemikiran yang segar dan mendalam. SL. Tonapa, tokoh masyarakat sekaligus politisi senior yang telah malang melintang di DPRD Tana Toraja sejak era Orde Baru hingga masa transisi reformasi, angkat bicara mengenai urgensi penyatuan Luwu Raya dan Toraja dalam satu payung provinsi.
Bukan sekadar isu politik musiman, bagi Tonapa, penyatuan dua wilayah yang memiliki akar sejarah dan emosional yang kuat ini adalah jawaban atas kebuntuan akselerasi kesejahteraan yang selama ini didambakan rakyat.
Mendekatkan Negara ke Pintu Rumah Rakyat
Dalam sebuah pertemuan yang hangat, SL. Tonapa memaparkan filosofi dasar di balik dukungan besarnya terhadap Provinsi Luwu Raya Toraja. Menurutnya, inti dari pemekaran wilayah adalah “pendekatan pelayanan”. Ia melihat bahwa jarak geografis dan rentang kendali birokrasi yang terlalu jauh dari pusat pemerintahan provinsi saat ini di Makassar, seringkali membuat aspirasi dan kebutuhan masyarakat di pelosok Luwu dan Toraja lambat terespons.
“Dengan terbentuknya Provinsi Luwu Raya Toraja, kita sebenarnya sedang membangun jembatan yang lebih pendek antara rakyat dan penguasa. Pelayanan publik akan jauh lebih dekat, lebih cepat, dan lebih efisien. Inilah yang saya sebut sebagai membawa negara hadir langsung di pintu rumah masyarakat,” ujar Tonapa dengan nada penuh keyakinan.
Raksasa Ekonomi yang Sedang Tertidur
Lebih jauh, politisi senior ini menyoroti potensi ekonomi yang luar biasa jika kedua wilayah ini bersinergi. Luwu Raya dengan kekayaan mineral, perkebunan, dan garis pantainya yang panjang, jika dipadukan dengan Toraja yang memiliki branding pariwisata dunia serta potensi pertanian dataran tinggi, akan menciptakan kekuatan ekonomi baru di Indonesia Timur.
“Kita bicara tentang dua wilayah yang dianugerahi Sumber Daya Alam (SDA) yang sangat besar. Jika dikelola secara bersama dalam satu manajemen provinsi, kita tidak hanya akan melihat pertumbuhan angka-angka di atas kertas, tapi peningkatan kesejahteraan yang nyata di dompet masyarakat,” jelasnya.
Namun, ia memberikan catatan tebal. Potensi SDA yang melimpah ini bagaikan pedang bermata dua jika tidak dikelola dengan benar. Tonapa menekankan bahwa DOB Luwu Raya Toraja harus dibangun di atas fondasi integritas yang tinggi dan kepemimpinan yang berkeadilan. Tanpa dua hal itu, kekayaan alam hanya akan dinikmati segelintir orang, bukan rakyat banyak.
Meluruskan Sejarah: Belajar dari Masa Lalu untuk Masa Depan
Satu hal yang menarik dari ulasan SL. Tonapa adalah keberaniannya menyentuh sisi historis yang sering menjadi ganjalan bagi beberapa pihak. Ia menyadari ada suara-suara sumbang yang mempertanyakan penyatuan ini mengingat sejarah masa lalu, di mana Toraja memilih memisahkan diri secara administratif dari Luwu.
Dengan bijak, Tonapa menjelaskan bahwa peristiwa masa lalu tersebut justru memiliki semangat yang sama dengan gerakan pemekaran saat ini. “Apa yang terjadi di masa lalu, ketika tokoh-tokoh Toraja berjuang untuk pisah dari Luwu, alasannya identik dengan apa yang kita perjuangkan hari ini terhadap Sulsel: memperdekat pelayanan publik,” tuturnya.
Ia menggambarkan betapa sulitnya kehidupan masyarakat Toraja di masa lampau ketika pusat pemerintahan masih berada di Palopo. Untuk mengurus administrasi kependudukan atau urusan negara lainnya, warga Toraja harus berjalan kaki berhari-hari menempuh medan yang jauh, terjal, dan penuh risiko keamanan yang tidak terjamin. Pemisahan administratif saat itu adalah solusi logis demi kemanusiaan.
“Kenyataannya, meskipun secara administrasi kita terpisah, ikatan emosional (inner connection) antara orang Luwu dan orang Toraja tidak pernah luntur. Kita melihat keluarga Toraja hidup damai di Luwu, dan keluarga Luwu hidup harmoni di Toraja. Kita adalah saudara dalam rasa, meski berbeda dalam kartu identitas,” tambahnya.
Bukan Narasi Kebencian
Menutup narasinya, SL. Tonapa ingin meluruskan persepsi bahwa gerakan pembentukan DOB ini adalah bentuk perlawanan atau kebencian terhadap Provinsi Sulawesi Selatan sebagai induk. Ia menegaskan bahwa spirit yang diusung adalah semangat pembangunan, bukan semangat perpecahan.
“Keinginan pisah dari Sulawesi Selatan bukanlah karena kita benci, atau karena kita merasa diperlakukan tidak adil secara personal. Sama sekali bukan. Ini semata-mata karena kebutuhan objektif untuk mendekatkan negara dan kesejahteraan ke pintu masyarakat. Kita ingin maju lebih cepat, dan itu hanya bisa terjadi jika kita punya rumah tangga sendiri yang lebih fokus,” tegasnya.
Ajakan Bersatu dalam Kesetaraan
Kini, di usianya yang matang dan dengan segudang pengalaman politik, SL. Tonapa mengajak seluruh elemen masyarakat, pemuda, tokoh adat, hingga para pemangku kepentingan di Luwu dan Toraja untuk merapatkan barisan. Ia menyerukan agar perjuangan ini dilakukan dalam bingkai kesetaraan. Tidak ada yang merasa lebih besar atau lebih dominan, melainkan saling bahu-membahu membangun peradaban baru.
“Mari kita bersatu padu. Luwu dan Toraja adalah dua sisi dari satu koin emas. Jika kita menyatu dalam satu DOB, wilayah ini akan berkembang dengan sangat baik. Kita akan melihat Luwu Raya Toraja yang sejahtera, adil, dan makmur, di mana setiap anak cucu kita bisa bangga hidup di tanah kelahirannya sendiri,” pungkasnya.
Tonapa juga berucap, ‘Penyatuan Luwu Raya Toraja adalah kepentingan anak cucu kita, sebab kita semua yang berjuang hari mungkin tak akan menikmatinya. Tapi saya berharap saya masih bisa melihatnya di usia saya yang senja ini’ tandasnya.
Visi SL. Tonapa ini seolah menjadi pengingat bahwa otonomi daerah bukan sekadar soal kekuasaan, melainkan soal bagaimana memperpendek jarak antara harapan rakyat dan kenyataan kesejahteraan. (Red/mediakita.co)
