Jakarta, mediakita.co. Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengundurkan diri dari Kabinat Kerja. Menurut Yasonna ia mundur karena ingin menaati peraturan tak boleh rangkap jabatan. Seperti diketahui bahwa Yasonna terpilih menjadi anggota DPR RI periode 2019 – 2024 dari Daerah Pemilihan Sumatera Utara.
Mundurnya Yasonna dari Kabinet Kerja di tengah – tengah derasnya arus protes terhadap UU KPK dan beberapa UU lainnya memantik spekulasi Yasonna tidak harmonis denga Jokowi. Tak hanya itu ada dugaan bahwa ada beda pendapat antara partai pendukung khususnya PDIP dengan Jokowi, dalam hal penerbitan Perpu UU KPK.
Menanggapi sikap Yasonna yang meninggalkan Jokowi di masa – masa genting menghadapi protes terhadap beberapa UU dinilai pengamat tidak etis. Adalah Pengamat Politik Ray Rangkuti yang juga menjabat sebagai Direktur Lingkar Madani (Lima) menilai bahwa sikap Yasonna itu adalah sikap yang tidak beretika dan mental politisi tamak. Hal itu disampaikan Ray dalam wawancara dengan Metrotv di Metro Pagi Primetiem (29/09/2019).
‘Mundur di tengah – tengah keadaan seperti ini di mana Pak Jokowi sebenarnya butuh dukungan adalah sikap yang tidak beretika dan mental politisi tamak’ ungkap Ray.
Ray menilai pula bahwa alasan mundurnya Yasonna dari kabinet dengan alasan tak mau rangkap jabatan tak bisa diterima begitu saja. Pasalnya beberapa menteri juga menghadapi hal yang sama karena terpilih sebagai anggota DPR tetapi belum mengundurkan diri karena masih memungkinkan menyelasaikan tugasnya di kabinet.
‘Pak Yasonna ini kan dari anggota DPR, ia menjabat beberapa bulan lalu menjadi menteri setelah itu menjadi anggota DPR lagi, lalu sekarang dia mundur sebelum tugasnya selesai di kabinet, inikan sepertinya hanya mengejar kekuasaan saja’ kata Ray.
‘Kalau memang ia tak hanya mengejar kekuasaan saja, seharusnya saat memutuskan pencalonan diri jadi anggota DPR beliau sudah mengundurkan diri dari kabinet. Bukan saat saat – saat terakhir seperti ini’ tambah Ray lagi.
Sekarang Yasonna telah meninggalkan Jokowi dengan menyisahkan tugasnya yang tinggal menghitung hari. Artinya Jokowi harus menunjuk menteri yang baru menggantikan Yasonna agar jabatan itu tidak kosong dan masyarakat bisa tetap terlayani dengan baik.
Penulis: Piter Randan B/mediakita.co
