JAKARTA, mediakita.co– Dinilai tak tepat sasaran, kritik terhadap program pelatihan online dalam Kartu Prakerja terus mengalir. Bahkan para pegiat teknologi informasi (IT) secara khusus membuat situs tandingan bernama prakerja.org. Situs tandingan ini dibuat secara khusus sebagai bagian dari protes.
Sebelumnya, sejumlah media memberitakan pegiat IT yang tergabung dalam Prakerja.org meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengawasi jalannya program Kartu Prakerja, pada Sabtu (16/5).
Menurut salah seorang penggagas Prakerja.org, Brahmantya Sakti, tak adanya lelang pada 8 platform digital ini dinilai pemerintah hanya memberikan kesempatan kepada segelintir perusahaan untuk memperkaya diri sendiri. Dia menyebut dengan model transaksi seperti ini, Ruangguru bisa mendapatkan Rp 3,8 triliun.
Mendapat tudingan itu, penyedia aplikasi pendidikan Ruangguru pun angkat bicara. Mereka membantah menerima uang Rp 3,8 triliun dari program Kartu Prakerja. Pihaknya mengklaim bahwa dana yang diterima mitra digital ditentukan oleh pilihan peserta program.
Menurutnya, peserta prakerja merupakan pihak yang memegang kendali penuh untuk memilih program yang disediakan 8 mitra platform digital. Hingga saat ini, menurut mereka, belum ada pembiayaan apapun terkait Kartu Prakerja
“Ruangguru selalu mematuhi seluruh pedoman, peraturan dan kebijakan Pemerintah,” kata Chief Product & Partnership Officer sekaligus Co-founder Ruangguru Iman Usman, Minggu (17/5).
Menanggapi tudingan tentang tidak adanya lelang, Iman menyebut pemerintah tak melakukan lelang karena tidak ada penyelenggaraan barang dan jasa yang dibayarkan ke perusahaan digital. Karena, menurut dia, pembelian ke konten penyedia jasa dilakukan berdasarkan minat peserta Prakerja.
Lelang hanya dilakukan jika hanya ada satu yang dipilih jadi rekanan pemerintah. Imam juga menjelaskan bahwa pihaknya telah melewati proses verifikasi sesuai Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 3 Tahun 2020.
Selain itu, Iman juga mengklarifikasi posisi CEO Ruangguru Adamas Belva Syah Devara. Menurut Imam, mantan staf khusus presiden yang juga CEO Ruang guru tersebut tidak terlibat dalam pemilihan Ruangguru sebagai penyedia layanan pelatihan Prakerja.
“Kami siap berkoordinasi dengan pemerintah untuk memastikan implementasi sejalan peraturan berlaku,” tulis Ruangguru.
Jauh sebelum ini, Iman Usman menyatakan bahwa skema kartu prakerja berupa bantuan insentif langsung dan kredit pelatihan. Bantuan pelatihan itu bisa digunakan penuh sesuai nilai maksimal, bisa juga tidak.
“Salah banget kalau ada narasi yang bilang ini duitnya lari ke kantong Ruangguru,” kata Iman dikutip dari akun Instagramnya bulan lalu.
Seperti diketahui, masuknya Ruangguru dalam program kartu prakerja sempat membuat polemik pada beberapa bulan lalu. Merasa tak nyaman, Belva Devara pun mundur dari posisi Staf Khusus Presiden Joko Widodo.
