PEMALANG, mediakita.co- Akademisi sekaligus Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pemalang Doktor (Dr) Noor Rosyadi, angkat bicara terkait belanja pegawai, Senin malam (6/4/2026).
Menurut dia, belanja pegawai yang dilakukan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pemalang wajib diturunkan.
“Menyusul adanya kebijakan pemerintah pusat melalui Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, belanja pegawai daerah wajib hukumnya diturunkan menjadi 30 persen pada tahun 2027 nanti,” ujarnya.
Berdasarkan data yang ada, kata Noor Rosyadi, belanja pegawai Kabupaten Pemalang masih lebih dari 30 persen.
Menurutnya, apabila batas belanja pegawai sebesar 30 persen diterapkan, maka Pemkab Pemalang wajib memangkas anggaran hingga ratusan miliar rupiah.
“Jika aturan diberlakukan, maka Pemalang itu harus memangkas belanja pegawainya lebih dari Rp 200 miliar,” ungkap Noor Rosyadi.
Namun demikian, Pemkab Pemalang dituntut cerdas dan cermat mengelola belanja pegawai.
Noor Rosyadi tidak ingin para Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Pemkab Pemalang menjadi korban dari pemangkasan belanja pegawai.
“Tenaga PPPK jangan dikorbankan, mereka tidak bisa di PHK sembarangan. Pemkab wajib hukumnya menempuh cara lain yang bijak dan terukur,” tegasnya.
Pihaknya juga menawarkan sejumlah solusi untuk pemangkasan belanja pegawai di Pemkab Pemalang.
“Bisa dengan pengendalian pegawai, dengan membatasi rekrutmen baru dan ada penawaran pensiun dini secara sukarela. Kemudian bisa juga dengan merasionalisasi TPP (Tambahan Penghasilan Pegawai),” terangnya.
“Digitalisasi dan efisiensi, melalui penerapan sistem kerja digital atau online, bisa juga nanti ada penataan ulang OPD lagi supaya lebih sedikit dan peningkatan pendapatan daerah lewat optimalisasi PAD, DAU, DAK dan DBH. Terakhir, belanja produktif harus naik,” imbuhnya.
Penyusunan Anggaran 2027 Harus Matang
Pada saat penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Pemalang tahun 2027 item belanja dilakukan secara matang.
Ia ingin komposisi anggaran khususnya belanja daerah, ideal terpenuhi.
Terakhir ia berpesan, agar masyarakat tidak terdampak dengan penyesuaian anggaran dilakukan pada tahun 2027 mendatang.
“Penyesuaian ini jadi momen reformasi anggaran, tetapi yang terpenting layanan publik tetap terjaga dan kesejahteraan masyarakat semakin meningkat,” tutup Noor Rosyadi.
Oleh: Arief Syaefudin
