Jakarta, mediakita.co — Beberapa Program Pengentasan Kemiskinan dari Kementrian Sosial dinilai kurang maskimal. Meskipun nilai Program tersebut bernilai trilyunan, namun kemiskinan justru semakin bertambah. Berdasarkan laporan BPS, per September 2015, angka kemiskinan di Indonesia sudah menyentuh angka 28,51 jiwa atau 11,13 persen dari total jumlah penduduk.
Ketua Komisi VIII DPR RI, Saleh Partaonan Daulay menyebutkan beberapa Program Kementrian Sosial menghabiskan anggaran yang tidak sedikit. Semisal Untuk tahun 2016, alokasi anggaran PKH adalah sebesar 12 triliun dari 15,3 triliun total anggaran kemensos. Angka ini tentu sangat tinggi jika dibandingkan dengan hasil yang dicapai.
Saleh memperkirakan, Program-program lain pun menghabiskan anggaran yang cukup besar. Alokasi anggaran untuk BOS Madrasah saja, nilainya mencapai 7 Triliun setiap tahun. “Belum lagi jamkesmas, KKS, raskin, dan lain-lain itu” ungkapnya pada Mediakita.co pada Senini (11/01)
Dalam skala besar, pemerintah memiliki program KKS (Kartu Keluarga Sejahtera), Jamkesmas, PKH (Program Keluarga Harapan), BOS, Raskin, PNPM, KUR, dan PNPM. Dalam menunjang program itu, baru-baru ini pemerintah juga menggulirkan program dana desa yang tersebar di seluruh Indonesia. Belum lagi program dengan budget menengah seperti KUBe (kelompok usaha bersama), RTLH (rumah tidak layak huni), UEP (usaha ekonomi produktif), KUbe PKH, dan beberapa program lain yang ada di kementerian sosial.
Program-program tersebut dinilai mendapat pujian dari berbagai pihak, termasuk lembaga-lembaga internasional, bukan karena pencapaiannya dalam menanggulangi kemiskinan. Tetapi, alokasi anggaran bagi program-program tersebut langsung didistribusikan kepada masyarakat. “walau belum tentu mampu meningkatkan kualitas hidup mereka.” Ungkap Saleh.
Rep : Mas Imam
Red : Faisal
