DAU Pemalang Ditunda 173 Miliar, Ini Skenario Pemkab Amankan Gaji PNS
DAU Pemalang Ditunda 173 Miliar, Ini Skenario Pemkab Amankan Gaji PNS

PEMALANG, mediakita.co- Pemerintah Kabupaten Pemalang masuk dalam 169 daerah yang penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU)-nya ditunda. Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 125/PMK.07/216 menyebut, besaran DAU yang ditunda sebesar Rp. 173 miliar.

Disisi lain, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) Kabupaten Pemalang tahun2016 telah selesai dibahas dan telah diajukan ke Gubernur untuk mendapatkan persetujuan. Dan dalam APBD perubahan tersebut, pendapatan DAU Kabupaten Pemalang masih disusun dengan asumsi flet. Asumsinya penerimaan daerah tetap dan tidak ada penundaan DAU.

Terkait dengan itu, Sekretaris Daerah Budhi Raharjo selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemerintah Kabupaten Pemalang mengaku sedang menyiapkan berbagai skenario.

” Satu-satunya cara kita menyiapkan berbagai langkah penghematan untuk mengatasi penundaan anggaran dari Kementrian Keuangan. Sebab APBD Perubahan terlanjur disusun dengan asumsi DAU kita flet dan saat ini telah diajukan ke pak Gubernur,” jelasnya.

Menurut komandan BR, panggilan akrab sekda Pemalang ini, penghematan merupakan cara paling logis untuk menjamin efisiensi waktu dan capaian target pembangunan. Sebab kalau harus merubah APBD Perubahan akan memakan waktu lagi dan berpengaruh terhadap capaian target-target pembangunan yang sudah di tetapkan.

BACA JUGA :  Sah, Puan Maharani dari PDI Perjuangan Resmi Jadi Ketua DPR RI Periode 2019 - 2024

Dijelaskannya, APBD perubahan efektif hanya 3 bulan berjalan hingga bulan desember. Karena itu pemerintah daerah berencana melakukan berbagai upaya efisiensi anggaran. ” Penghematan yang harus dilakukan adalah belanja perjalanan dinas, rapat, makanan, minuman, listrik dan dan lain-lain”.

” Hal-hal yang bersifat konsultatif dan pemberitahuan dilakukan cukup dengan surat, email bahkan untuk internal kita sudah memulai dengan menggunakan Whatsapp (WA),” tegasnya.

Namun demikian, BR menjamin gaji PNS di lingkungan Pemda Pemalang tidak terganggu. Karena selain upaya penghematan, kekurangan akibat penundaan anggaran bisa dialokasikan dari sisa tender dan sisa lebih anggaran (silpa) yang tidak terserap.

” Selain itu, kita juga akan mengoptimalkan penerimaan pendapatan. Biasanya, akan ada pelampauan penerimaan pendapatan. Itu scenario secara umum untuk mengamankan prioritas pembangunan dalam APBD Perubahan tahun 2016 ini, termasuk gaji pegawai,” pungkasnya.