Dukungan RUU-PKS Masuk Prolegnas 2021

NASIONAL, mediakita.co,- Menyikapi persoalan Kekerasan Seksual yang masih sering dan terus terjadi, Asosiasi Pusat Studi Wanita/Gender dan Anak se-Indonesia (ASWGI) bekerjasama dengan Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) Wilayah Jawa Timur dan Jaringan Penanganan Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak (JANGKAR) mengadakan kegiatan serap aspirasi masyarakat sipil terhadap urgensi segera dimasukkannya Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual ke dalam Prioritas Prolegnas 2021.

Kegiatan yang dilakukan secara virtual melalui platform zoom dengan dihadiri setidaknya 70 peserta yang tersebar di seluruh Indonesia yang terdiri dari perwakilan dari ASWGI, KPI dan JANGKAR pada Rabu 21/10/2020. Hadir dalam diskusi tersebut Puti Guntur perwakilan dari DPR-RI, Diah Pitaloka perwakilan DPR RI Komisi VIII dan Hari Putri Lestari sebagai perwakilan dari Anggota DPRD Jawa Timur. Acara dibuka pada pukul 13.00 oleh moderator yaitu Wiwik Afifah sebagai perwakilan dari Akademisi UNTAG Surabaya sekaligus Sekretaris Wilayah KPI Jatim.

Kasus Kekerasan Seksual

Data Kementerian PPA bahwa per 18 Agustus 2020 data Kekerasan Seksual pada Anak mencapai angka 4.833 kasus sedangkan pada CATAHU 2020 mencatat adanya 3.602 kasus kekerasan terhadap perempuan di ranah publik maupun komunitas, dengan 715 kasus di antaranya adalah kasus pemerkosaan yang tercatat di KPPA.

BACA JUGA :  Ini Penjelasanya Menteri Kesehatan Terawan Tentang BPOM

ASWGI sendiri melalui perwakilannya menyatakan, “Berdasarkan data tersebut, kami meyakini jika masih ada ratusan kasus lainnya yang tidak terlaporkan. Namun sayangnya Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU P-KS) dikeluarkan dalam Program Legislasi Nasional 2020,” jelasnya.

Dan merespons situasi tersebut, ASWGI, KPI Jawa Timur dan JANGKAR mendorong agar segera dimasukkannya Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual ke dalam Prioritas Prolegnas 2021.

Urgensi Pengesahan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual

Dengan data kekerasan seksual yang ada, baik Puti, Diah Pitaloka dan Hari Putri Lestari secara tegas menyatakan dukungannya dalam membantu memasukkan RUU P-KS ini agar dapat segera masuk ke dalam Prioritas Prolegnas 2021, mengingat kondisi Indonesia yang saat ini telah mencapai situasi Darurat Kekerasan Seksual.

Hal ini disambut baik oleh peserta dengan menyatakan kesanggupannya untuk selalu mendukung adanya pembahasan RUU P-KS dalam Prolegnas 2021 dengan memberikan masukan baik berupa pokok pikiran maupun pendapat secara langsung.

Ke depan, untuk tindak lanjut para perwakilan organisasi masyarakat sipil (OMS) bersama dengan PDIP bersepakat untuk senantiasa mengawal RUU P-KS agar bisa menjadi Prioritas di Prolegnas 2021. Dengan adanya aturan hukum yang spesifik melindungi perempuan dan anak adalah wujud tanggung jawab dan kehadiran Negara dalam menciptakan Hukum yang berkeadilan gender.

BACA JUGA :  VIDEO: Diduga Hina Panglima, Nikita Mirzani Dilaporkan ke Polisi