JAKARTA, mediakita.co – Dalam acara Focus Group Discussion (FGD) antara Komisi VI DPR RI dengan jajaran direksi Pupuk Indonesia. Anggota Komisi VI DPR RI, Harris Turino, mengeluhkan kelangkaan pupuk subsidi dan mahalnya harga pupuk nonsubsidi hal ini dilontarkan karena banyaknya keluhan dari masyarakat di dapilnya yang mayoritas masyarakatnya bekerja di bidang pertanian. Anggota DPR RI dapil IX (Kabupaten Tegal, Kota Tegal, dan Kabupaten Brebes) ini menyebutkan kelangkaan pupuk subsidi dan mahalnya pupuk nonsubsidi ini terjadi saat musim tanam.
Pernyataan itu dilontarkan Harris dalam acara Focus Group Discussion (FGD) antara Komisi VI DPR RI dengan jajaran Direksi Pupuk Indonesia, Rabu (26/1/2022) di Jakarta. Harris menyampaikan keluhan masyarakat yang salah satunya membahas masalah ketersediaan pupuk.
“Di Dapil saya didominasi oleh masyarakat petani yang mengandalkan usaha bercocok tanam. Masalah klasik selalu berulang, yaitu kelangkaan pupuk bersubsidi dan kenaikan harga pupuk nonsubsidi di tengah mulainya musim tanam. Akibatnya produktivitas hasil pertanian menjadi tidak maksimal dan pada gilirannya nilai tukar petani melemah,” ungkap Haris.
Selain kelangkaan pupuk subsidi dan kenaikan harga pupuk nonsubsidi, Harris juga menyoroti soal restrukturisasi PT Rekayasa Industri yang merupakan anak perusahaan Pupuk Indonesia. Ia mengakatan posisi rekind sangat strategis sebagai EPC BUMN satu-satunya di Indonesia dan memiliki kapabilitas rancang bangun industri, sehingga tidak bisa dengan mudah dipermainkan oleh kontraktor asing.
“Industri EPC memang memiliki karakteristik low margin dan high risk. Maka rekind perlu menata dan memperbaiki kapabilitas internal, terutama dalam hal ketelitian menyusun kontrak dan project management,” ujarnya.
Haris juga mewanti-wanti agar proses restrukturisasi juga harus segera dibereskan agar kondisi perusahaan tidak semakin memburuk. Strategic partnership atau bahkan akuisisi dengan atau oleh Pertamina bisa menjadi opsi terbaik. (jun/dn)
