Indonesia di Papan Catur Negara-Negara Adikuasa
(Foto Suchjar Effendi ekonom tinggal di Bogor dok EACEF)
OPINI, mediakita.co – Ada pertanyaan atas tulisan saya terdahulu yang berjudul “Mimpi buruk dunia di bulan September”. Siapa sesungguhnya yang melakukan kudeta terhadap Sukarno?

55 tahun sejak peristiwa tersebut, negara ini belum berhasil berdamai dengan masa lalunya yang sangat kelam.

Para pihak yang terlibat dalam konflik yang sangat berdarah tersebut tetap kukuh mempertahankan posisinya masing-masing.

Hati dan pikiran mereka dibakar emosi dan dendam yang berkepanjangan. Nalar tidak berfungsi lagi.

Tulisan ini mencoba melihat peristiwa tersebut dari perspektif geopolitik dan ekonomi selama berlangsungnya Perang Dingin, Cold War.

Indonesia hanya salah satu bagian dari grand strategy blok Barat dan Timur. Meminjam istilah Zbigniew Brzezinski, mendiang penasihat keamanan Jimmy Carter: The Grand Chessboard abad 21 dalam menghadapi Rusia, mantan Uni Sovyet menyangkut persaingan di wilayah Euroasia.

Istilah ini saya pergunakan untuk menganalisa peristiwa 1965.

Ada berbagai versi mengenai peristiwa tersebut.

Versi Cornell Paper dari Benedict Anderson dan Ruth Mc Vey adalah konflik internal Angkatan Darat antara kubu A. Yani, kesayangan Sukarno, putra mahkota yang akan menggantikannya jika Presiden berhalangan tetap dan kubu Suharto rivalnya.

Versi lainnya adalah peran CIA yang memprovokasi pimpinan PKI yang keblinger dengan isu Dewan Jenderal.

Konteks, waktu itu memang ada dua kekuatan di dekat Sukarno, yaitu militer dan PKI.

Kalau ditarik ke belakang, dari perspektif sejarah sebelum ’65 ada konflik yang sangat tajam antara PKI yang menginginkan penerapan UU Agraria yang mengancam posisi tuan tanah yang juga kebanyakan anggota NU. PKI waktu itu membentuk Barisan Tani Indonesia, BTI sebagai underbownya yg dijanjikan pembagian tanah, agar dapat merangkul massa menjadi anggotanya. Slogannya mengganyang setan desa dan teori Mao, konsep desa mengepung kota.

PKI memanfaatkan konsep Nasakom Bung Karno dan menyiasati nya untuk lebih dekat dan mempengaruhi Bung Karno.

Bung Karno dengan konsep Nasakom nya berusaha melakukan politik keseimbangan antara kaum Nasonalis, Agama, dan Komunis, dalam hal ini PNI, NU dan PKI untuk menghadapi kekuatan asing, yaitu barat.

Barat tidak setuju dengan politik BK yg lebih condong ke Beijing dengan membentuk poros Jakarta Beijing.

Di sisi lain rencana pembentukan negara Malaysia oleh Inggris dimanfaatkan oleh PKI untuk mempengaruhi BK agar membentuk sukarelawan yg mengganyang Malaysia. Terjadilah konfrontasi dengan Malaysia dgn program Dwikora.

Di titik ini, BK melakukan kesalahan fatal sekaligus mencerminkan strateginya untuk mengalihkan kesulitan ekonomi dan perpecahan politik dalam negeri dengan membuka front keluar, seperti yang juga dikatakan para analis Barat dan pengikut Sukarno yang anti komunis.

Isu Dewan Jendral yang dihembuskan membuat kelompok militer yang dekat dengan PKI melakukan langkah mendahului untuk menculik tujuh Jendral, termasuk A Yani. Mereka yang terlibat itu sebenarnya juga dekat dengan Suharto, yaitu Kolonel Untung dan Kolonel Latif.

Tentu saja skenario besar dan panjang ini dilakukan tidak hanya oleh AS, tetapi oleh Uni Sovyet serta China dengan sangat sistematis. Ada perang intelijen asing, yaitu intelijen negara negara blok barat dan blok timur.

Paruh kedua tahun 50-an sampai paruh pertama tahun 60-an sudah ada tahapan menuju peristiwa 65, seperti pemberontakan PRRI Permesta, Peristiwa Tiga Daerah yg melibatkan PKI, pengeboman oleh pilot AS Alan Pope serta pelemparan granat di Cikini terhadap Bung Karno dan berbagai peristiwa lainnya.

BACA JUGA :  Antara Nabi Tuhan dan 'nabi Istana'

Dari sisi ilmiah ada pemetaan kekuatan masyarakat, terutama pembagian kelompok Islam abangan, yang direpresentasikan PNI dan PKI serta Islam santri yang direpresentasikan oleh NU, serta kelompok Priyayi.

Peta kekuatan ini juga menggambarkan adanya konflik tajam di masyarakat. Selain itu ada berbagai penelitian tentang peran pemuda dalam revolusi kemerdekaan. Pembentukan berbagai organisasi kepemudaan dari berbagai pihak mencerminkan penggalangan massa dari kelompok yang bersaing. Seperti pembentukan Pemuda Rakyat oleh PKI, Banser oleh NU, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia, GMNI yang dekat dengan PNI, Central Gerakan Mahasiswa Indonesia CGMI yang dekat dengan PKI serta Kelompok lainnya sampai pada pengelompokan organisasi seniman seperti Lekra dan Seniman yang bergabung dalam Manifesto Kebudayaan.Termasuk juga media cetak yg saling menghujat lawan politiknya.

Barat yg dipimpin AS setelah berakhirnya perang Dunia Kedua sampai berlangsungnya Perang dingin melihat ancaman Komunis yang dipimpinnya Uni Sovyet semakin besar di negara2 Asia, Afrika dan Amerika Latin. Untuk membendung pengaruh Komunisnya maka dikembangkan Rollback Strategy, yaitu menggulung balik pengaruh komunisme di seluruh dunia. Para pemikir barat dan timur waktu itu melihat peran partai politik di negara-negara yang baru merdeka masih dalam keadaan lemah dan mis management. Hanya dua kekuatan yang dominan saat itu, yaitu Partai Komunis dan Militer.

Kedua negara Superpower tersebut menerapkan strategi untuk memperkuat dan mempengaruhi salah satu dari kedua kubu tersebut untuk ditarik ke pihaknya dan memainkan peran kunci dalam berbagai perebutan kekuasaan di banyak negara yang baru merdeka.

Bantuan ekonomi sampai persenjataan mengalir dari kedua kubu tersebut. Indonesia misalnya dapat bantuan persenjataan dari Uni Sovyet, yaitu pembelian kapal perang RI Irian untuk pembebasan Irian Barat, serta pengiriman pesawat tempur MIG 17 dan 19 serta pendidikan militer untuk AL serta AU di Wladiwostok, Rusia dan mahasiswa di Universitas Lumumba, Moskwa. Jerman Timur mengirim bantuan alat transportasi bus Robur serta dukungan dinas rahasianya. Bantuan tersebut termasuk pembangunan pusat olah raga Senayan. Peran RRC juga termasuk besar dan penting, terutama eratnya hubungan antara pimpinan PKI dan PKC untuk saling berkonsultasi terutama strategi propaganda dan agitasi. Termasuk upaya pengiriman senjata. Pengalaman gerilya Mao dicoba diterapkan di Indonesia. Oto kritik dari anggota PKI sendiri terhadap pimpinannya waktu itu adalah terlalu keblinger untuk merebut kekuasaan dalam sistem Demokrasi Terpimpin dan menjiplak strategi yang diterapkan Mao di China.

Di sisi lain kubu barat juga memberikan bantuan ekonomi dan persenjataan serta latihan pendidikan perwira-perwira militer di West Point di AS dan Breda di Belanda. Serta mempersiapkan ilmuwan Indonesia untuk dididik di bidang ekonomi di Berkeley, AS, dan dukungan diplomasi di PBB agar Irian Barat masuk menjadi bagian dari RI melalui Pepera, Penentuan Pendapat Rakyat. Ada take and give yang berlaku dalam hubungan dan kerjasama internasional. AS mendapatkan salah satu tambang emas terbesar di dunia, Freeport.

BK melihat dengan jeli perkembangan ini dan memanfaatkan persaingan kedua blok tersebut untuk kepentingan-kepentingan Indonesia. Persis sama seperti yang dilakukan Jenderal Gamal Abdel Nasser di Mesir dengan memainkan persaingan kedua kubu tersebut untuk kepentingan negaranya.

BACA JUGA :  Paud Berbasis Koperasi

Baik blok barat maupun blok timur tidak mentolerir negara dan pemimpin yang netral seperti Bung Karno, apalagi terhadap negara yang punya posisi strategis dalam geopolitik dan memiliki sumberdaya alam yang berlimpah seperti Indonesia.

Dari konteks itulah kita dapat lebih memahami petistiwa ’65 secara lebih komprehensif dan objektif, kita dapat melihatnya sebagai sebuah big picture, dari persaingan geopolitik dan ekonomi antara blok Barat dan Timur pada masa perang dingin. Tanpa itu kita hanya punya pandangan yg sangat parsial sifatnya dan seolah berada di tengah hutan rimba belantara. Kita tidak melihat dari ketinggian elang terbang dan melihat papan catur yang sedang dimainkan kedua Adikuasa tersebut.

Tentu saja ada aktor-aktor di lapangan yang dijadikan bidak catur maupun figur penting yang saling bertarung satu sama lain.

Inilah tantangan kita ke depan dalam melihat dan menganalisa perkembangan geopolitik dan ekonomi ke depan untuk kepentingan bangsa.

Salah satu relikt peristiwa ’65 adalah terjadinya pembunuhan massal terhadap anggota Komunis yang dalam kaca mata analis Barat tidak memiliki kepentingan kekuasaan, tentang peristiwa tersebut. Hukuman memang harus dijatuhkan kepada pimpinan yang terlibat langsung dalam Peristiwa-peristiwa tersebut, seperti yang dikatakan Franz Magnis Suseno ketika menulis pendapatnya dalam sebuah buku tentang peristiwa 1965 yang diterbitkan Goethe Institut.

Juga dengan dibukanya file CIA dapat lebih membuka berbagai hal yang selama ini tertutup bagi kita.

Itulah latar belakang, mengapa berbagai upaya rekonsiliasi sampai saat ini menemui jalan buntu, walaupun Gus Dur pernah secara terbuka minta maaf kepada keluarga yang terbunuh dalam konflik ’65. Juga Yunus Yosfiah sebagai menterinya Penerangan di bawah BJ Habibie menghentikan pemutaran film G30S PKI.

Waktu pemerintahan SBY juga dicoba untuk membentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, namun tidak diketahui lagi Perkembangannya.

Bangsa ini perlu belajar dari bangsa-bangsa lain untuk berdamai dengan sejarahnya yang kelam, jika ingin menjadi bangsa yang maju dan besar.

Jerman telah selesai dengan masa lalunya yang sangat kelam dan memalukan di bawah fasisme, Nazi Hitler. Juga penyatuan antara Jerman Barat dan Timur tidak menimbulkan korban jiwa, tapi system komunisnya dihancurkan.

Demikian pula dengan Afrika Selatan. Nelson Mandela berhasil mengakhiri rejim apartheid yang kejam dan melakukan rekonsiliasi antar kelompok kulit dan kulit putih.

Dunia menanti Indonesia selama 55 tahun untuk mengakhiri masa kelamnya dan mengayunkan langkah menuju masa depan sebagai salah satu anggota negara dunia yang bermartabat, dihormati dan disegani.

Semoga kita tidak mewarisi hutang masa kelam ke generasi muda. Rekonsiliasi ibarat menyuburkan lahan untuk tumbuh kembangnya generasi muda Indonesia yang akan tampil di panggung dunia dengan percaya diri, cerdas dan dibekali ilmu pengetahuan dan teknologi dan dengan kepala tegak mengatakan “Aku bangga menjadi warga negara Indonesia”.

Bogor, 3 Oktober 2020

Penulis : Suchjar Effendi – Ekonom