NASIONAL, Mediakita.co,- Koalisi Sipil UU PPRT (KS-UUPPRT) pada hari Jumat (03/06/2022), kembali melanjutkan kegiatan konsultasi publik untuk menyempurnakan DIM (Daftar Isian Masalah) dari RUU PPRT. Tim lobby Koalisi dikoordinasi oleh Eva Sundari dari Institut Sarinah, dan beberapa anggota Koalisi antara lain Lita Anggraini dari Jala PRT, Mike dari Koalisi Perempuan, serta Panca dari Sapulidi.
Dari pihak IWAPI, hadir Ketum IWAPI Nita Yudi, Waka Ketenagakerjaan Rina Zoet serta waka Bidang Hukum ibu Ratna Dwikora. Webinar terbatas tersebut bertujuan untuk mendiskusikan pasal-pasal krusial dalam RUU PPRT dari perspektif perempuan pengusaha.
“Bagaimana kalau serikat PRT justru mengganggu usaha karena menuntut upah minimum?,” tanya ibu Ratna Dwikora yang ljuga pemilik usaha Mie Aceh tersebut. Lita Anggraini menjelaskan bahwa UU PPRT tidak mematok keharusan memenuhi UMR tetapi sesuai kemampuan pemberi kerja.
“Serikat PRT lebih sebagai wadah untuk pemberdayaan PRT seperti membentuk koperasi simpan pinjam, pelatihan dan pendidikan seperti membantu pengurusan agar anggota bisa ikut ujian persaman SMP dan SMA,” jelas Lita memberi contoh pengalaman beberapa serikat PRT.
Sementara, Nita Yudi menanyakan potensi dampak UU PPRT terhadap nilai-nilai kekeluargaan dan gotong royong. “Justru positif karena mengakui profesi PRT akan membuat pertumbuhan ekonomi berkelanjutan karena kemskinan bisa dikendalikan yaitu melalui pemberian perlindungan sosial kepada para PRT yang tergolong keluarga tidak mampu baik melalui BPJS maupun kemensos,” papar Eva Sundari.
Mendengar uraian dari Koalisi, Rita Zoet justru antusias mendukung upaya bagaimana mempercepat pengesahan UU PPRT. Pengusaha property yang aktif di Gerakan Empower 20 untuk mendukung kesetaraan gender tersebut setuju tujuan RUU ini. “UU PPRT dipastikan akan membantu upaya kita memperbaiki indeks Gender Equality yang sebenarnya merupakan kunci keberhasilan memenuhi target SDGs secara keseluruhan,” jelas Rita Zoet.
Pada akhir diskusi, Ketua IWAPI berjanji akan mendukung percepatan pengesahan RUU PPRT. Selain akan disosialisasikan kepada anggota IWAPI dalam sebuah webinar nasional pada pertengahan bulan Juni ini, RUU PPRT juga akan menjadi salah satu rekomendasi di Musyawarah Nasional (Munas) IWAPI yang akan datang. IWAPI akan menyuarakan dukungan terhadap UU ini kepada Presiden saat beraudiensi menjelang Munas yang akan datang.
