Pekalongan,Mediakita.co-Perhimpunan Hotel dan Restauran Republik Indonesia (PHRI) Kota dan Kabupaten Pekalongan melakukan pengukuhan kepengurusan baru untuk periode 2015-2020 di ruang Saktisaba Hotel Nirwana Kota Pekalongan, Rabu (9/9/15).
Sesuai hasil rapat anggota dan pengurus BPC PHRI Kota dan Kabu paten Pekalongan tanggal 6 Juni sebelumnya berhasil terpilih Drs Syamsul Bakhri dari Hotel Gajah Mada sebagai ketua BPC PHRI yang baru didampingi Wakil Ketua Agus Handoyo dari Hotel Horison, Sekretaris David L Sanur dari Hotel Nirwana, Bendahara Nurbaya dari Hotel Damai dan lima orang lainya yang akan mem bantu pelaksanaan program kerja pengurus baru selanjutnya.
Ketua baru terpilih, Syamsul Bakhri dalam pesan singkatnya mengatakan, dibutuhkan keikhlasan dan rasa tanggung jawab besar dalam mengurusi organi sasi sebesar PHRI.
“PHRI itu non profit, namun disana ada banyak ilmu dan pengalaman yang akan bisa dipetik. Diibaratkan orang melangkah secara profesional itu banyak namun orang yang betul-betul ikhlas itu jarang, karena saya merasa bukan orang istimewa dan banyak prestasi jadi tetap saya terima dengan ikhlas tanggung jawab yang diberikan,” ucap Syamsul dalam petikan pidatonya.
Selama tahun 2015, ungkap Syamsul, BPC PHRI Kota dan Kabupaten ada kurang lebih 26 kegiatan internal dalam satu tahun kalender .
“Itu belum termasuk kegiatan eksternal. Termasuk kegiatan bagai mana mengajak sejumlah restauran dan penginapan yang masih enggan bergabung dengan BPC PHRI,”ucapnya.
Dirinya menyoroti, ada 10 Hotel berbintang berdiri dan beropra si di Kota Pekalongan dan Kabupaten Pekalongan tapi masih ada juga Hotel non bintang yang masih mengaku sebagai penginapan dan enggan masuk kedalam wadah organisasi PHRI.
“Mereka ini musuh. Karena mereka beralasan tempatnya hanya untuk para sales,”cetusnya.
Sementara itu usai pengukuhan, Ketua DPD PHRI Jawa Tengah Heru Istianto mengatakan, penting adanya penyegaran dan regenerasi pengurus karena tak mudah mengurus organisasi yang nilai non profitnya tinggi
“Peran PHRI sangat vital. Karena kita harus terus mengikuti perkemba ngan, sekarang perubahanya hebat. Di tambah adanya beberapa regulasi dari pemerintah yang kalau tidak kita ikuti akan sangat berdampak pada bisnis perhotelan,” terangnya.
Dijelaskan Heru, saat ini ada aturan dari pemerintah yang meng haruskan pihak hotel melakukan sertifikasi genset beserta insta lasinya.
“Sebenarnya aturanya sejak tahun 2009 namun penindakanya baru tahun 2014 dan salah satu hotel di Semarang sudah ada yang terkena dampak aturan tersebut. Jadi apa jadinya kalau kita sebagai pengurus PHRI tidak mengikuti perkembangan terbaru,” tuturnya.
Saat ini yang terpenting, lanjutnya, bagaimana kita mulai ada keseriusan untuk mengajak lainya. Untuk lebih mengurus PHRI sebagai wadah bagi usaha yang berkaitan erat dengan pariwisata
“Karena dunia pariwisata itu multi player effect. Dampaknya dirasakan langsung oleh mulai dari tukang parkir sampai transportasi apalagi hotelnya dan duitnya langsung bisa diterima rakyat yang menjadi bagian dari pelaku dari dampak multi player effect tadi,” tuntasnya. (MK15)
