PEMALANG, mediakita.co- Berkembang spekulasi tentang adanya sindikasi sistem rujukan di beberapa pelayanan kesehatan. Sindikasi itu berupa adanya fee, yang diberikan kepada pemberi rujukan pasien yang membutuhkan pelayanan lanjutan di rumah sakit.
Akibatnya, masyarakat pedesaan di sejumlah wilayah Kabupaten Pemalang lebih banyak di rujuk ke salah satu rumah sakit swasta. Menjadi masalah, ketika pasien tersebut tergolong tidak mampu dan tidak memiliki BPJS.
Saat dikonfrimasi, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. M. Ashari Pemalang, Sunardo Budi Santoso, seperti enggan memberi tanggapan. Meski demikian, dirinya menegaskan bahwa pihaknya menerima siapapun pasien yang masuk.
“RSUD Pemalang menerima siapapun pasien, baik itu umum ataupun BPJS. Semua sama, layanan yang kami berikan juga sama. Tidak ada pembedaan apapun,” tegasnya.
Untuk itu, dirinya menghimbau, bila masyarakat membutuhkan pelayanan medis, pasien dapat langsung datang ke RSUD dr. M. Ashari, Pemalang. Pihaknya juga selalu hadir memenuhi harapan masyarakat Pemalang, khususnya di bidang kesehatan.
“Dalam kondisi darurat dan membutuhkan penanganan lebih lanjut, pasien tidak perlu pakai surat rujukan. Langsung saja masuk RSUD, pasti kami layani. Kami selalu hadir ditengah-tengah warga Pemalang,” tutur Sunardo Budi Santoso pada mediakita.co.
Penegasan direktur RSUD Pemalang ini menjadi kabar baik. Sebagaimana berkembang dimasyarakat, masih adanya kasus pasien tertahan karena tidak mampu membayar biaya perawatan bermula disebabkan karena rujukan.
Sebagian besar masyarakat hanya mengikuti saran dari fasilitas kesehatan terdekat. Saat membutuhkan perawatan lanjutan, pasien hanya mengikuti rujukan dari fasilitas kesehatan terdekat pasien. Baik fasilitas kesehatan umum maupun perorangan.
Menanggapi spekulasi sindikasi bisnis rujukan ini, Ketua DPD (Dewan Pimpinan Daerah) PSI (Partai Solidaritas Indonesia) Kabupaten Pemalang, Rudi Adiyanto, menyebut, dinas kesehatan yang paling bertanggung jawab. Ia menilai, pucuk pimpinan Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang, layak untuk dievaluasi.
“Semoga Mas Bupati berkenan mengganti Kepala Dinas Kesehatan Pemalang yang dilihat kinerjanya selama pandemi Covid-19, sudah tidak layak untuk dipertahankan,” katanya.
Sindikasi bisnis rujukan ini, menurutnya sudah lama didengar. Maka tidak heran jika rumah sakit swasta kebanjiran pasien, sementara rumah sakit umum daerah hanya seperti menjadi tempat terakhir.
“Silahkan cek, berapa persen pasien rujukan di rumah sakit umum daerah dan bandingkan berapa persen pasien rujukan di rumah sakit swasta, pasti njomplang,” tandasnya.
Secara khusus, PSI Pemalang, mengapresiasi terobosan Direktur RSUD Pemalang, Sunardo Budi Santoso. Karena carut marut sistem rujukan pelayanan kesehatan menjadi problem klasik bagi pasien tidak mampu.
Oleh : Arief Syaefudin
