JAKARTA, mediakita.co- Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyebut pernyataan Arteria Dahlan soal aparat penegak hukum tak layak dijerat dengan operasi tangkap tangan (OTT), sebagai keseleo lidah.
Pernyataan Hasto ini disampaikan menyusul adanya reaksi dari berbagai kalangan yang menilai pernyataan Arteria tidak sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku..
“Apa yang disampaikan Bung Arteria Dahlan mungkin keseleo lidah karena terlalu bersemangat dan baru pulang dari daerah pemilihan sehingga mungkin kecapaian,” kata Hasto dalam keterangannya, Sabtu (20/11/2021).
Hasto menegaskan, PDI Perjuangan dan para kadernya taat hukum. Karena menurutnya, semua warga negara memiliki kedudukan yang sama.
“PDI Perjuangan sangat jelas taat pada hukum, bahwa berdasarkan konstitusi mengamanatkan setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan. Serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan tersebut tanpa kecuali,” ucapnya.
Terkait dengan itu, menurut Hasto siapapun itu, termasuk penegak hukum yang melanggar termasuk tindak pidana korupsi, harus berhadapan dengann hukum. Dia menegaskan, tidak ada pengecualian dalam penegakan hukum.
“Karena itulah siapa pun yang melanggar hukum, terlebih hukum pidana, termasuk korupsi, penegakan hukum yang berkeadilan dan menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah, tidak boleh ada pengecualian hanya karena jabatan,” tegasnya.
Menurutnya, para aparat penegak hukum tidak perlu takut dengan OTT. Karena selama mereka melaksanakan penegakan hukum sesuai dengan mekanisme yang benar dan berkeadilan, maka tidak perlu takut dengan OTT.
“Selama aparat penegakan hukum menegakkan hukum secara berkeadilan dan dengan mekanisme yang benar, sebenarnya kan tak perlu takut di-OTT. OTT kan terjadi kalau seseorang melakukan pelanggaran. Aparat hukum kan pasti tahu hukum. Jadi Selama hukum dilaksanakan dengan berkeadilan dan dijalankan sesuai keadilan, tak perlu takut kena OTT,” tandasnya.
Sebelumnya, Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PDIP, Arteria Dahlan menganggap aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan hakim tidak layak dikenakan operasi tangkap tangan (OTT). Kepadanya, Arteria memandang cukup dengan instrumen hukum yang lebih menantang.
