Dukung Pengesahan RUU Praktik Psikologi
Donny Abdi Nugroho

Meneruskan dari statement Menteri Sosial Tri Rismaharini yang dilansir di suara.com pada Senin, 22 Maret 2021, dimana Mensos Risma keberatan apabila praktik psikologi ditentukan dengan syarat minimal pendidikan S2 psikologi. Menurutnya, persyaratan ini akan membatasi jumlah psikolog (yang dapat berpraktik) di Indonesia.

Mengingat kebutuhan akan profesi psikolog di Indonesia sangat tinggi, statement bu Risma menurut praktisi dan pegiat SDM ini sangat tepat dan masuk akal. Untuk menjawab kebutuhan yang sangat mendesak ini, praktisi psikologi (psikolog) dalam bidang sosial, spiritual, pendidikan, perkembangan, klinis, psikologi industri dan organisasi (PIO), militer, kepolisian, dan keluarga sangat urgent dibutuhkan keberadaan dan peranannya di Indonesia.

Sebagai contoh, dalam lingkup keluarga, Kementerian Agama menyebutkan bahwa, pada tahun 2020, angka perceraian mencapai jumlah 306,688 kasus per Agustus 2020, dilansir oleh merdeka.com pada Sabtu, 12 September 2020. Menurut Kementerian Agama, seperti yang dilansir di merdeka.com, angka perceraian terus mengalami peningkatan dari 394,246 kasus pada 2015 menjadi 480,618 kasus pada 2019. Hal ini, menurut Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama Kamaruddin Amin, berarti jumlah perceraian di Indonesia rata-rata mencapai seperempat dari dua juta jumlah pernikahan dalam setahun di Indonesia. Lebih lanjut, menurut catatan dari Perkumpulan Penggiat Keluarga Indonesia, seperti yang dilansir oleh viva.com pada Rabu, 16 Desember 2020, saat ini terjadi sekitar 1,170 kasus perceraian per harinya, dan jika di rata-rata, maka terdapat 49 hingga 50 kasus putusan cerai perjamnya di Indonesia.

Wakil Presiden Ma’ruf Amin (Kumparan, 18/03/2021), berbicara soal sangat pentingnya pembekalan sebelum memutuskan untuk menikah, bahkan mengusulkan dibuat aturan bagi calon pasangan perkawinan mesti harus lulus kelas konseling pernikahan sehingga calon pasangan mendapatkan pembekalan dari tujuan pernikahan, komitmen pernikahan, hak dan kuwajiban pasangan, karakter, kesehatan reproduksi, persalinan, kelas konseling pernikahan sangat penting mengingat masih tingginya angka perceraian di Indonesia. Donny menyarankan untuk membantu menyelesaikan permasalahan tersebut di butuhkan tenaga konselor yang profesional dalam kelas konseling dalam hal ini praktisi psikologi (Psikolog).

BACA JUGA :  Indonesia di Papan Catur Negara-Negara Adikuasa

Urgensi berikutnya di dapat dari Catatan Tahunan Komnas Perempuan pada 2020, yang diterbitkan pada awal 2021 dengan tajuk Perempuan dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak, dan Keterbatasan Penanganan di Tengah Covid-19. Berdasarkan Catatan Tahunan Komnas Perempuan, terdapat berbagai macam spektrum kekerasan terhadap perempuan dan terdapat pola-pola baru yang cukup ekstrim seperti, meningkatnya angka dispensasi pernikahan atau perkawinan anak sebesar 3 kali lipat pada 2020 jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang tidak dipengaruhi oleh situasi pandemi Covid-19 dan meningkatnya kasus kekerasan berbasis gender di ruang daring atau online (KBGO) pada 2020.

Urgensi dalam paragraf di atas ini sudah sepatutnya menjadi perhatian serius semua pihak (Mendikbud, HIMPSI) terkait termasuk dengan masalah intervensi dan penanganannya oleh praktisi psikologi (psikolog). Permasalahan yang ada di Indonesia ini perlu dijawab dengan kecukupan jumlah profesi psikolog yang memadai dan mampu menjawab kebutuhan psikologis dan kesehatan mental yang ada di masyarakat di Indonesia. Namun, berdasarkan rujukan terbaru, laporan Ikatan Psikolog Klinis (IPK) pada tahun 2018 menyebutkan terdapat 1,621 psikolog klinis di 30 provinsi (dari 34), yang hampir 50 persennya berdomisili di Daerah Khusus Ibukota Jakarta (22,0%), Daerah Istimewa Yogyakarta (14,1%), dan Jawa Timur (12,8%) (IPK, 2018). Hal senada juga disampaikan oleh katadata.com dimana pada tahun 2018-2019 terdapat sekitar 1,563 tenaga psikolog klinis di seluruh Indonesia. Sementara data terbaru per 27 Maret 2021 yang dilansir dari website resmi Ikatan Psikolog Klinis Indonesia, terdapat 3,068 psikolog klinis terdaftar di IPK. Namun, dari jumlah tersebut, tidak semuanya berprofesi secara khusus sebagai psikolog klinis karena ada juga psikolog klinis yang merangkap sebagai tenaga pendidik atau hanya bekerja sebagai akademisi saja. Dengan jumlah praktisi psikologi (psikolog) yang sangat sedikit ini, tentunya tidak dapat segera menjawab urgensi permasalahan psikologis yang ada saat ini di Indonesia.

Oleh sebab itu, untuk mencapai Indonesia maju yang siap menjawab tantangan dan kebutuhan akan praktik psikologi ini, diperlukan sebuah sistem yang dapat menangani kebutuhan ini secara cepat dan efisien. Praktisi dan pegiat SDM ini menyarankan untuk menjawab tantangan dan permasalahan kebutuhan akan praktik psikologi dengan sebuah sistem pendidikan dan sertifikasi praktik psikologi yang dapat mengakomodir kebutuhan dan tantangan ini dengan baik. Merujuk pada sistem pendidikan dan sertifikasi praktik psikologi di luar negeri (contohnya di Australia), dibutuhkan sistem pendidikan dan sertifikasi praktik psikologi yang dimulai pada jenjang S1 Psikologi, namun juga dapat mengakomodir sertifikasi praktik psikologi pada lulusan jenjang S2 Sains Psikologi dan S3 Psikologi. Jika membandingkan dengan pendekatan di Australia, dimana terdapat dua macam sertifikasi dan registrasi sebagai seorang psikolog (yaitu: registrasi umum dan registrasi spesialisasi sesuai bidang keahliannya masing-masing), adalah lebih bijaksana apabila skema serupa diterapkan di Indonesia untuk mempercepat dan segera menjawab kebutuhan akan tercukupinya dan terpenuhinya jumlah praktisi psikologi (psikolog) di Indonesia.

BACA JUGA :  Love Story The End of Chimerica With Covid-19 Cocktail to The Next International Order I

Melalui skema ini, praktisi dan pegiat SDM ini mengusulkan agar lulusan S1 Psikologi atau S2 Sains Psikologi dapat mengambil sertifikasi praktik psikologi untuk menjadi seorang psikolog dengan registrasi umum. Lulusan S2 Psikologi Profesi atau S3 Psikologi dapat mengambil sertifikasi praktik psikologi untuk menjadi seorang psikolog dengan registrasi spesialisasi sesuai bidang keahlian masing-masing.

Dengan adanya skema dan solusi ini, diharapkan agar permasalahan yang mendesak ini dapat segera teratasi secara cepat, efisien, dan pada akhirnya mampu membantu dalam pemulihan kesehatan mental masyarakat agar setiap individu dalam masyarakat dapat menjalani kehidupan yang produktif dan bermakna. Sehingga, pada akhirnya, setiap insan di negeri ini dapat berkarya dengan produktif dan bermanfaat bagi masyarakat yang lebih luas, serta menjadi SDM yang unggul dan siap membawa Indonesia ke arah yang lebih maju kedepannya.

 

 

Penulis:

Donny Abdi Nugroho S.Psi., M.Si.

Praktisi dan Pegiat SDM

Consultant in Talent and Development Institute

Relawan Indonesia Maju

Alumnus UKSW