Telaah Nawa Cita dalam Bidang Pendidikan

 

Nawa Cita merupakan seperangkat cita cita milik Pemerintah Jokowi-JK. Nawa Cita merupakan penjabaran dari Visi Misi dari Jokowi JK. Visi, misi dan program aksi pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla dalam bidang pendidikan adalah melakukan meningkatkan kualitas pendidikan, meningkatkan daya saing, dan melakukan revolusi karakter bangsa. Mereka melihat bahwa fenomena umum di Indonesia terkait pendidikan terdapat dalam tiga hal, yaitu kualitas pendidikan yang harus ditingkatkan, peningkatan daya saing dan perlunya revolusi karakter bangsa.

Kita akan melakukan analisis, terkait permasalahan yang mereka temukan dalam kehidupan sehari-hari. Pada permasalahan karakter bangsa, mereka melihat bahwa terdapat banyak permasalahan yang harus diperbaiki dan diselesaikan oleh Indonesia, mereka melihat bahwa kurikulum yang ada kurang ideal, mereka memimpikan adanya kurikulum yang mengedepankan aspek pendidikan kewarganegaraan (Civic Education) yang memuat pengajaran sejarah pembentukan bangsa, nilai-nilai patriotisme, cinta tanah air, semangat bela negara dan budi pekerti.

Faktanya mata pelajaran yang sanggup memberikan pemahaman yang utuh terkait hidup berbangsa dan bernegara seperti Sejarah dan Pendidikan Kewarganegaraan (PKn). Namun mata pelajaran tersebut, tidak mendapat porsi yang layak dalam penyelenggaraan pendidikan.

Semenjak pemerintahan orde baru dan orde reformasi (sebelum munculnya Kurikulum 2013), kedua mata pelajaran tersebut bahkan tidak diprioritaskan, mata pelajaran yang termasuk dipririotaskan adalah mata pelajaran yang masuk kedalam kategori EBTANAS dan atau UN. Sejarah dan PKn hanya dianggap mata pelajaran pelengkap, sehingga tidaklah mengherankan apabila Output Pendidikan masa tersebut hanya menghasilkan SDM pintar namun miskin pemahaman budi pekerti dan nilai-nilai kebangsaan.

BACA JUGA :  Tolakan Keras KBM Lima Hari Kerja

Oleh sebab itu, pemerintahan Jokowi-Jk menawarkan pelajaran Budi Pekerti dan Kewarganegaraan, untuk merevitalisasi karakter bangsa yang sudah mulai memudar. Untuk mengetahui lebih lanjut terkait mata pelajaran Budi Pekerti dan Kewarganegaraan, sebenarnya sudah digagas dalam kurikulum pada masa orde lama.

Selain itu Nawa Cita melihat bahwa kualitas pendidikan di Indonesia masih harus ditingkatkan, terlebih MEA sudah didepan mata, maka kualitas peningkatan kualitas pendidikan adalah sebuah keharusan.

Dengan meningkatkan kualitas, otomatis daya saing juga akan meningkat, terpenting dalam kebijakan global yang disebut MEA, Indonesia tetap akan menjadi tuan rumah di negara sendiri. Karena pada era kebebasan tersebut, skill yang utama, sehingga faktor tenaga kerja dalam negeri tidak akan menolong kita, kalau sudah begitu maka tenaga kerja asing terampil dan terdidik akan menguasai dunia kerja dan otomatis kita akan menjadi tamu di negeri sendiri kalau tidak ada peningkatan kualitas pendidikan.

Tentunya, mereka beranggapan bahwa kualitas pendidikan dalam bidang pengetahuan atau kognitif dan keterampilan atau psikomotor akan dilengkapi pula dengan muatan afektif, supaya tujuan pendidikan nasional akan tercapai dengan utuh.

Rencana dan Realisasi Nawa Cita dalam Pendidikan

Beberapa program kerja untuk mendukung program Nawa Cita Jokowi JK diantaranya sebagai berikut :

Pertama, Menata kembali kurikulum pendidikan nasional, yang akan berlandaskan kepada budi pekerti dan Pendidikan Kewarganegaraan, hal tersebut diyakini bisa menjadi modal untuk melakukan revolusi karakter manusia Indonesia. Beberapa muatan yang akan menjadi  focus utama adalah pengajaran sejarah pembentukan bangsa, nilai-nilai patriotisme, cinta tanah air, semangat bela negara, dan budi pekerti.

BACA JUGA :  Ganjar jadi jurkam Calon Kepala Daerah PDIP

Kedua, Evaluasi terhadap model penyeragaman dalam sistem pendidikan nasional, termasuk didalamnya Ujian Nasional

Ketiga, Menjaga muatan kurikulum tetap mengakomodir aspek muatan nasional dan aspek muatan local, dalam rangka menumbuh-kembangkan pemahaman filosofi Bhinneka Tunggal Ika

Keempat, Pendidikan Dasar harus terdiri dari 70 % berisi mengenai budi pekerti dan untuk pendidikan tinggi 60 % politeknik dan 40 % sains.

Kelima, Meningkatkan kesejahteraan kaum guru dengan jalan meningkatkan tunjangan fungsional, pemberian asuransi yang menjamin keselamatan kerja, dan fasilitas yang memadai untuk pengembangan promosi kepangkatan dan karir.

Keenam Pemerataan fasilitas pendidikan antara wilayah terpencil dengan wilayah lainnya.

Dan, terakhir Distribusi guru yang merata, sehingga akan meminimalisir kesenjangan kualitas pendidikan. Hal tersebut senafas dengan pola rekrutmen guru di Finlandia, dimana kualitas guru merata dan disertai dengan fasilitas yang sama juga

Tentunya berbagai kebijakan dan rencana program pemerintahan Jokowi-JK tersebut perlu kita kawal dan kritisi bersama. Program dan rencana tersebut tentu baik, namun kalau tanpa realisasi maka hal tersebut hanya akan menjadi Lips Service belaka. Oleh sebab itu, tugas dari kita bersama adalah mengawal, mengawasi dan mengkritisi berbagai penawaran program tersebut.

Oleh : Wage Wardana, Mabincab PMII Jakarta Timur