JATENG, mediakita.co – Tak lama, Jawa Tengah sudah dua kali ditimpa bencana. Bukan bencana alam. Melainkan bencana politik. Yang pertama terjadi di Kebumen, sebuah Operasi Tangkap Tangan Komisi Pemberantasan Korupsi, menangkap sejumlah pejabat daerah dan anggota DPRD terkait kasus suap proyek pendidikan dan APBD.
Yang kedua terjadi Klaten, Bupati Klaten jadi bulan-bulanan KPK terkait kasus suap mutasi sejumlah jabatan di Pemkab. Kedua kasus ini terjadi setelah TOT (training of trainer) antikorupsi dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Sungguh miris.
Atas dasar ini, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo memperingatkan para pejabat di provinsi Jateng untuk segera bertobat dari berbagai bentuk tindak pidana korupsi yang selama ini dilakukan. Jika tidak, bersiap-siap para pejabat bersangkutan menanggung malu di Hotel Prodeo.
“Judulnya simpel saja, yakni tobat karena kalau tidak, akan habis,” kata Ganjar.
Menurut Ganjar, siap atau tak siap, pengawasan tindak pidana korupsi di lingkungan provinsi Jateng semakin diperketat dan ditingkatkan. Agar tindak pidana korupsi semakin ditekan.
Ganjar mengaku bahwa ia harus menanggung malu dan kecewa atas perilaku beberapa pejabat di lingkungan provinsi Jateng ditengah penghargaan yang diberikan oleh KPK kepada Pemprov Jateng sebagai provinsi pengendali gratifikasi terbaik.
“Saya ingatkan lagi, kayaknya Jateng belum selesai, meskipun ada beberapa daerah lain tapi Jateng juga masih diintip oleh KPK. Saya khawatir peringatan ini diabaikan sehingga saya harus siap-siap untuk malu lagi atas tindak suap atau korupsi yang dilakukan oleh pejabat di Jateng,” katanya.
Ganjar memperingatkan para pejabat di Jateng untuk segera bertobat dan segera menjauhkan diri dari perilaku korup. Dan ia ingin agar segenap pejabat di Jateng untuk waspada, apalagi KPK sedang membidik sejumlah pejabat beberapa daerah di Jateng karena diduga terlibat melakukan tindak pidana korupsi.
“Bagi saya itu kejadian menarik. Yang di Kebumen misalnya, OTT terjadi setelah sehari sebelumnya TOT (training of trainer) antikorupsi dilakukan, maka saat kita akan menegakkan peraturan dan berbicara tentang perda, sebenarnya kita berbicara ke dalam dulu, bertobat,” ujar sang Gubernur.
