Hari Pers Nasional, Jokowi: Pemerintah Terbuka Soal Masukan Dari Pers
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan pemerintah terus membuka diri terhadap masukan dari insan pers. IST

NASIONAL, Mediakita.co – Hari Pers Nasional yang diselenggarakan setiap tahun pada tanggal 9 Februari yang bertepatan dengan hari ulang tahun Persatuan Wartawan Indonesia (PWI). Penyelenggaraan tersebut digelar secara bergantian di ibu kota provinsi se-Indonesia tiap tahunnya.

Pada peringatan tahun ini, DKI Jakarta menjadi tuan rumah penyelenggaraan acara puncak yang mengusung tema ‘Bangkit dari Pandemi, Jakarta Gerbang Pemulihan Ekonomi dengan Pers sebagai Akselerator Perubahan’.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan pemerintah terus membuka diri terhadap masukan dari insan pers. Jokowi menilai jasa insan pers selama ini sangat besar bagi kemajuan bangsa.

“Pemerintah terus membuka diri terhadap masukan dari insan pers. Karena jasa insan pers sangat besar bagi kemajuan bangsa selama ini dan di masa yang akan datang,” katanya dalam puncak peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2021, di Istana Negara, Jakarta, Selasa (09/02/2021).

Jokowi juga mengajak insan pers agar bersama-sama menyuarakan optimisme. Khususnya, dalam penanganan krisis kesehatan dan ekonomi akibat pandemi Covid-19 yang sedang terjadi saat ini.

BACA JUGA :  Diduga Korupsi Anggaran Covid, Netizen Serukan Tangkap Gubernur Anis

“Mari bersama-sama membangun harapan, menyuarakan optimisme, dan kita ingin berhasil melakukan penanganan krisis kesehatan dan krisis ekonomi, dan juga ingin meraih banyak lompatan-lompatan kemajuan,” ajaknya.

Jokowi juga mengatakan bahwa jika saat ini industri media tengah terdesak dengan perkembangan media sosial yang sangat masif dan cepat. Karena itu, dirinya mengungkapkan pemerintah telah menampung aspirasi industri media melalui Undang-Undang (UU) Cipta Kerja (Ciptaker).

“Saya setuju diperlukan konvergensi dan level playing field yang adil, sebagian aspirasi ini telah ditampung dalam Undang-Undang Cipta Kerja, yang saat ini barusan terbit PP-nya, yaitu PP tentang Pos Telekomunikasi dan Penyiaran. Namun demikian, pemerintah masih membuka diri terhadap aspirasi dari awak media,” imbuhnya.

“Perlu saya sampaikan juga bawa Undang-Undang Cipta Kerja juga mengatur tentang digitalisasi penyiaran dan ini perlu dioptimalkan oleh industri media, saya juga telah memperoleh laporan bahwa telah terbit permen yang mengatur tata kelola penyelenggara sistem elektronik lingkup privat,” urainya.

Menurut Jokowi, aturan ini mengatur keseimbangan antara perkembangan ekonomi digital dan kedaulatan data, hal ini juga dimaksudkan untuk meningkatkan konvergensi antara media konvensional dengan platform digital.

BACA JUGA :  Pemerintah Tetapkan PSBB Jawa-Bali 11-25 Januari 2021, Ini Jenis dan Batasannya