JAKARTA, mediakita.co– Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melihat kepala daerah masih bingung dalam menyusun pengadaan bantuan terkait dengan data penerima yang bermasalah. Untuk itu, KPK mengingatkan agar lebih cermat.
Kecermatan dalam merancang bantuan bagi masyrakat terdampak corona sangat penting mengingat proses pengadaan itu memiliki risiko terjerat tindak pidana korupsi. Bahkan KPK menyebutnya sebagai resiko paling tinggi.
“Risiko paling tinggi itu pengadaan. Makanya KPK keluarkan surat edaran, dan itu sudah bilang pengadaan dalam darurat itu boleh,” kata Deputi Pencegahan KPK, Pahala Nainggolan dalam diskusi via Zoom, dilansir detik.com, Sabtu (9/5/2020).
Meskipun menurut Pahala, kepala daerah tak perlu khawatir berlebihan jika salah dalam administrasi. Yang penting, menurut Pahala, kepala daerah lebih fokus mengutamakan bantuan bisa tepat sasaran.
“Para kepala daerah saya pikir tahu pasti kalau salah administrasi nggak apa-apa lah. Kalau salah secara administrasi jangan yang pidana, pidana itu kan dicirikan sama kerugian negara dan ada niat jahat,” ungkapnya.
“Tapi kita bilang dosa terbesar kalau orang harusnya dapat bansos tapi tidak dapat, itu yang paling besar,” imbuhnya.
Pahala mengakui, masih banyaknya kepada daerah yang bingung menyusun pengadaan bantuan akibat dari data penerima yang bermasalah.
Sarannya, kepala daerah tetap merujuk pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) pemerintah pusat dan menyesuaikan kondisi di lapangan.
“Kalau anda merujuk pada DTKS yang pertama dijamin anda tidak akan salah.Tidak akan salah dalam artian pidana. Karena DTKS itu, ini jelek-jelek data yang lumayan lah, tapi pemda tolong dipadankan dengan dilapangan,” ungkapnya.
Seperti diketahui, kisruh data bansos covid-19 terjadi dimana-mana. Kekisruhan data bansos ini diakui mensos Juliari. Di DKI Jakarta misalnya, Juliari menyoroti penerima bansos dari pemerintah pusat sebelumnya sudah menerima bantuan DKI.
Di hadapan anggota DPR, Juliari menyebut, bahwa Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meminta pemerintah pusat untuk memasok bantuan kepada warga yang tak bisa dicover DKI. Artinya, DKI tidak memberikan data yang sama kepada Kementerian Sosial.
