SEMARANG, mediakita.co – Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi melarang penumpang dan kru Kapal pesiar berbendera Norwegia Viking Sun turun dari kapal, Kamis (5/3/2020). Larangan tersebut diambil demi mencegah penyebaran virus corona. Sebelumnya, kapal tersebut diketahui singgah di Australia.
Hendi menuturkan, secara umum hasil pemeriksaan tidak ada penumpang berkriteria terduga korona. “Namun, histori perjalanan kapal ini pernah ke Australia, yang sudah terjangkit Covid-19. Kami menolak demi kenyamanan agar warga terlindungi”.
Meski demikian, kapal tetap diijinkan bersandar untuk pengisian logistik. “Untuk mengisi logistik boleh. Tetapi harus diperhatikan, tidak ada satu penumpang pun yang boleh turun”, tegasnya.
Kapal dengan kru 438 orang dan 738 penumpang tersebut sedianya akan mengunjungi objek wisata seperti kawasan Kota Lama, Lawang Sewu, Sam Poo Kong dan Candi Borobudur. Penumpang kebanyakan warga Amerika Serikat dan Eropa.
Setelah bersandar di Darwin (Australia), kapal berlayar ke Labuan Bajo dan Semarang. Setelah dari Semarang, Kapal dijadwalkan ke Surabaya dan Bali.
Viking Sun bersandar pada Kamis petang untuk mengisi logistik tanpa menurunkan penumpang maupun kru. Ppengisian logistik dilakukan oleh petugas pelabuhan dengan bantuan “forklift” yang dimasukkan melalui lambung kapal.
Disaat yang sama, Pemerintah Kota Surabaya dengan tegas menolak Kapal Viking Sun, bersandar di Surabaya. Keputusan diambil demi kesehatan warga Surabaya. “Keputusan ini diambil dengan berbagai pertimbangan., utamanya demi kesehatan warga Surabaya,” tegas Risma, Wali Kota Surabaya..
Sebelumnya, 2 penumpang Kapal Viking Sun sempat ditemukan gejala Covid-19. Seperti demam, batuk dan pilek. Keduanya diketahui sempat mengunjungi Kaledonia Baru dan Australia. Negara yang memiliki kasus Covid 19.
Berbeda dengan Semarang dan Surabaya, Pemerintah Provinsi Bali menyatakan tetap terbuka dan menerima kunjungan wisatawan mancanegara. Termasuk kunjungan wisata melalui kapal pesiar.
“Prinsipnya, Bali tetap terbuka untuk dikunjungi sepanjang belum ada regulasi dari pemerintah pusat yang melarang”, kata Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali I Putu Astawa.
Oleh : Redaksi mediakita.co/01
