Pekalongan, Mediakita.co- Cegah gelombang PHK yang semakin menghantui nasib buruh di Kabupaten Pekalongan. Dewan Pimpinan Cabang Serikat Pekerja Nasional (DPC SPN) Kabupaten Pekalongan bakal melakukan audiensi dengan DPRD setempat pada 7 September mendatang.
Ketua DPC Serikat Pekerja Nasional (SPN) Kabupaten Pekalongan, Ali Soleh kepada Radar, kemarin, mengatakan, krisis yang terjadi di beberapa perusahaan pasca melemahnya rupiah terhadap dolar Amerika berbuntut pada ribuan PHK terhadap buruh di Kota Santri. Menurutnya, pemerintah daerah harus bertindak agar tidak terjadi PHK besar-besaran.
“Kami telah sepakat untuk melakukan audiensi dengan DPRD Kabupaten Pekalonga, pada 7 September untuk membahas permasalahan ini. Permasalahan ini sangat urgen mengingat dampak langsung terhadap nasib kehidupan para buruh. Diharapkan Pemkab Pekalongan juga bisa bertindak, namun sejauh ini belum ada recovery dari pemerintah setempat,” ungkap Ali.
Selain ribuan buruh yang di-PHK, sampai saat ini juga masih ada sekitar 50 karyawan yang masih dalam proses bibartit dengan perusahaan perihal pemecatan.
“Sebagian memang mendapatkan pesangon, namun beberapa ada yang belum. Kebingungan lainnya, sebagian besar mereka tidak memiliki keterampilan usaha pasca pemecatan. Mungkin disini pemerintah bisa menyalurkan mereka ke BLK agar memiliki ketrampilan setelah di-PHK,” terangnya.
Menurutnya, melemahnya ekonomi nasional menyusul menguatnya mata uang dolar Amerika terhadap rupiah selain berdampak pada managemen perusahaan, juga berimbas pada kondisi buruh yang semakin tertekan dengan naiknya harga kebutuhan pokok.
(MK 016)
