NASIONAL, mediakita.co – Presiden Joko Widodo tengah merencanakan membuat program reforma agraria yang sungguh-sungguh memperjuangkan keinginan masyarakat. Dan, ia berupaya agar program reforma agraria yang selama ini berjalan dapat dirasakan betul manfaat dan dampaknya oleh masyarakat. Untuk itu, Presiden Joko Widodo beserta jajaran terkait bertemu para pegiat agraria untuk mengetahui keinginan dan pandangan dari para petani atau masyarakat yang hendak mengelola lahan reforma agraria.
Rapat Maraton Tentang Reformasi Agraria
Dalam upaya penyelesaian persoalan agraria yang masih ada, Presiden Joko Widodo bersama jajaran terkait bertemu para pegiat reforma agraria untuk mengetahui berbagai persoalan yang ada di lapangan dan menemukan solusi yang dapat disepakati bersama dari pertemuan tersebut. Pertemuan ini merupakan bagian dari rapat maraton tentang reformasi agrarian, diselenggarakan pada Kamis 03/12/2020 di Istana Merdeka, Jakarta
Dalam pengantarnya, Presiden menyatakan, “Ini agar betul-betul nanti bisa terealisasi sehingga masalah-masalah yang berkaitan dengan reforma agraria bisa mengalami percepatan dan akselerasi dalam menyelesaikan (persoalan) yang belum-belum,” ujarnya.
Rapat Terbatas
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, selepas pertemuan menjelaskan bahwa baik pemerintah maupun para pegiat yang hadir dalam pertemuan berupaya mencapai titik temu dan mencari solusi bagi persoalan atau kendala yang dihadapi di lapangan.
Dalam penjelasannya, Moeldoko menyampaikan, “Siang hari ini Presiden telah mengumpulkan beberapa menteri yang berkaitan dengan reforma agraria dan diikuti oleh teman-teman dari LSM. Presiden tadi telah meminta bagaimana mengurai berbagai persoalan itu dengan menentukan yang pertama adalah mencari persoalan-persoalan yang menjadi prioritas dan yang kedua menggunakan timeline dengan target tertentu,” ujarnya.
Sejalan dengan itu, Menteri Agraria dan Tata Ruang, Sofyan A. Djalil, menerangkan bahwa pihaknya akan segera melakukan identifikasi terkait dengan semua hal yang dibicarakan antara pemerintah dengan para pegiat dalam pertemuan itu. Nantinya, pihaknya akan menyusun prioritas kerja untuk menyelesaikan hal-hal yang dapat segera diselesaikan terlebih dahulu. “Kita akan identifikasi. Mana yang paling mudah kita selesaikan akan kita selesaikan sesegera mungkin sehingga begitu selesai ini kita punya kepercayaan diri dan menjadi model untuk menyelesaikan hal lain,” jelasnya.
Legalisasi Obyek Agraria Di Kawasan Hutan
Sementara itu, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya, juga memberikan keterangan, ia menyattakan bahwa pemerintah berkomitmen untuk menjalankan Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan (PPTKH) untuk mempercepat reforma agraria melalui legalisasi obyek agraria di kawasan hutan.
Hal tersebut dipertegas oleh Moeldoko bahwa Presiden Joko Widodo memiliki kepedulian dan semangat kuat untuk membuat program reforma agraria tersebut dapat terus berjalan untuk memperjuangkan keinginan masyarakat.
“Presiden sangat concern dan memiliki semangat yang kuat untuk membuat reforma agraria betul-betul bisa dirasakan oleh masyarakat dan berbagai upaya itu telah dilakukan secara nyata,” katanya menutup pembicaraan.
Para Pihak
Dalam dialog untuk menemukan solusi persoalan agraria, Presiden didampingi oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Sofyan Djalil, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, dan Kapolri Jenderal Idham Azis.
Sementara itu, pegiat reforma agrarian yang hadir yakni Ketua Umum DPP Gerakan Masyarakat Perhutanan Sosial Siti Fikriyah, Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria Dewi Kartika, Ketua Badan Registrasi Wilayah Adat Kasmita Widodo, dan Sekretaris Umum Serikat Petani Indonesia Agus Ruli.
Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan yang digelar pada pada 23 November 2020. Waktu itu Presiden menggelar pertemuan dengan para pegiat reforma agraria tersebut. Selain keempat yang hadir, pada pertemuan sebelumnya turut hadir Direktur Eksekutif Akatiga Nurul Widyaningrum, Manajer Regional Papua dan Papua Barat World Resources Institute (WRI) Indonesia Julia Kalmirah, Sekretaris Jenderal Aliansi Petani Indonesia (API) M. Nuruddin, dan Ketua Harian DPP Koalisi Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Dani Setiawan.
Sumber : BPMI Setpres
Editor : Haris Shantanu
