JAKARTA, mediakita.co- Untuk memperkuat pemahaman para anggota DPR RI perempuan, Kaukus Parlemen Perempuan RI (KPPRI) selenggarakan diskusi Online bertopik “Peran Perempuan dalam Keluarga (Pandemi Covid-19)” kemarin, Senin, (10/08/2020) malam.
Diskusi yang dimoderatori politisi PPP, Lena Mukti tersebut menghadirkan pembicara Menteri Keuangan Sri Mulyani sebagai pembicara kunci, dan para anggota KPPRI yaitu GKR Hemas dari DPD RI, Evita Nursanty FPDIP, dan Putri Komarudin FPG.
Ketua KPPRI, Diah Pitaloka dari Fraksi PDI Perjuangan membuka diskusi dengan menyampaikan dampak pandemi yang melipatgandakan beban domestik perempuan karena semua aktivitas berpusat di rumah tangga.
“Para perempuan politisi di DPR harus mampu mengintegrasikan perspektif gender berdasar realitas baru akibat pandemi ke dalam keputusan-keputusan di DPR,” kata Diah Pitaloka, ketua KPPRI melalui pernyataan tertulisnya yang diterima mediakita.co, Sabtu (11/08/2020).
Dalam kesempatan itu, Sri Mulyani mengapresiasi acara tersebut dan mengajak para anggota KPPRI untuk bersama-sama mengawal kebutuhan mengarusutamakan gender dalam kebijakan keuangan agar kebijakan publik tidak netral gender.
“Laki dan perempuan berbeda kebutuhan, kita harus memastikan perempuan tidak tertinggal karena kesetaraan gender kunci mewujudkan pembangunan berkeadilan,” jelas Menkeu Sri Mulyani.
Menurutnya, meski pemberian BLT langsung diberikan kepala keluarga perempuan, demikian juga kebijakan khusus untuk perempuan seperti inklusi keuangan, pendidikan ekonomi digital terutama untuk UMKM termasuk pemberian asuransi khusus pekerja perempuan, tetapi Sri Mulyani mengingatkan perlunya melibatkan para laki-laki untuk membuat kebijakan secara adil menurut realitas kontribusi gender.
Menkeu mengingatkan rekomendasi-rekomendasi berbagai riset terkait perlunya meningkatkan kesetaraan gender agar kesejahteraan meningkat.
“Para pemimpin perempuan yang sedikit jangan saling sikut, harus saling melindungi supaya makin banyak perempuan di posisi strategis. Kalau perempuan kompak, laki-laki menjadi segan sehingga agenda-agenda kesetaraan bisa diwujudkan,” jelas Menkeu Sri Mulyani.
Selanjutnya, Evita Nursanty mengajak anggota KPPRI untuk membuat terobosan-terobosan di dapil masing-masing bagi program-program perlundungan bagi perempuan.
“Mari bergabung di Gerakan Bantu Perempuan karena data-data menunjukkan status perempuan drop di masa pandemi ini,” ajak Evita Nursanty.
GKR Hemas di lain pihak, mengingatkan perlunya dukungan bagi perempuan untuk merespon bahaya kelangkaan pangan sebagai dampak pandemi. Politisi DPD RI tersebut mendukung program pelibatan PKK untuk mengakhiri pandemi.
“Sebaiknya KPPRI dan KPP daerah melakukan kerjasama menggerakkan pendataan yang akurat sebagai basis program-program perlindungan bagi perempuan,” jelas GKR Hemas yang memberikan ilustrasi praktek solidaritas sosial di Yogyakarta, Sonjo (solidaritas yogya).
Sementara, anggota KPPRI milenial, Putri Konarudin menjelaskan peran anggota KPPRI di Komisi XI yang hanya berjumlah 10 orang di antara 51 anggota.
“Sebagai minoritas, kita harus selalu berjaga untuk memastikan program-program pemulihan ekonomi, PEN, benar-benar pro perempuan dan rakyat kecil,” kata Putri Komarudin.
