Mediakita.co. (Senin, 28/9/2020). Isu komunis seperti hantu di Indonesia, ia bisa muncul kapan saja dan hilang tiba-tiba dengan diciptakan atau di desain. Isu berbeda dengan ruang ide yang memang secara alami bisa membuatnya ‘menyerupai hantu’ karena memang ide tidak dapat mati. Ada upaya yang seringkali seperti gemuruh tak terima atas mati atau hidupnya sebuah ide, sebagaimana ide Karl Marx dan marxisme juga komunisme di dunia saat ini. Malahan ‘gemuruh’ dunia kita semacam itu tak ubahnya sedang adanya upaya mengusir “Hantu Marx” itu, buku (Jacques Derrida 1993) “Hantu-Hantu Marx” terbit di Indonesia hampir 3 dekade lalu.
Kita melihat bagaimana “hantu” semacam itu eksis bukan dalam diskursus pemikiran sosial, tetapi hal itu dalam konteks Indonesia justru lebih sering merupakan “produk politis”.
Di Indonesia, hantu “Komunis” dalam hal ini PKI, bukanlah hantu “Komunisme” dalam ranah diskursus ide, atau pertarungan ideologi. Sebab ada jutaan pengikut komunis (PKI) di Indonesia telah mati. Barangkali memang kelemahan kita di Indonesia hingga hari ini karena cenderung tidak betah berdialog lama-lama tentang sebuah ide secara serius untuk menjaga argumentasi di ruang publik. Lebih pilih berdebat bentuk (bahkan berdebat hal yang tanpa bentuk sekalipun yang penting seru) ketimbang mengkaji esensi untuk dapat mengkonstruksi solusi transformasi sosial yang lebih bermutu dan menjawab persoalan kehidupan.
Hantu yang bergentayangan atau diciptakan bergentayangan terus itu adalah PKI (Partai Komunis Indonesia). Hantu yang bergentayangan itu bahkan menyasar kemana-mana. Termasuk ke Soekarno sebagai salah satu pendiri republik ini. Soekarno paling sering dikaitkan komunis (tokoh non komunis yang dituduh memberi angin komunis). Ia seringkali dikaitkan dengan “hantu gentayangan PKI” yang setiap saat bisa muncul atau dimunculkan itu.
Soekarno dan PKI
Soekarno adalah pihak yang seringkali dianggap memungkinkan atau “memberi angin” pada komunis dalam hal ini PKI sehingga eksis dalam politik di Indonesia pada eranya. Menjadi ironis jika kita melihat partai yang didirikannya PNI (Partai Nasionalis Indonesia) juga sedang eksis dan menjadi partai pemenang pemilu saat Soekarno menjadi presiden. Bagaimana urusannya memberi angin terhadap PKI sebagai partai yang saat itu juga berkompetisi -baik di level elit maupun di level massa- dengan PNI partai yang didirikan oleh Soekarno untuk perjuangan kemerdekaan Indonesia melawan kolonial Belanda sejak tahun 1927. Hasil pemilu tahun 1955 PNI menang pemilu dengan 22 persen suara, disusul Masyumi 22 persen, NU 18 persen, PKI 16 persen mendapat peringkat keempat pada pemilu tahun 1955 saat itu.
PKI sendiri formal sebagai partai politik resmi paska Indonesia merdeka adalah pada tanggal 7 November 1945 yang didirikan oleh Mr. Moch. Yusuf. Partai lain Masyumi yang dipimpin Dr. Soekiman Wirjosandjoyo juga berdiri tanggal itu. PNI dipimpin Sidik Djojosukarto resmi berdiri paska Indonesia merdeka pada 29 Januari 1946. PSI (Partai Sosialis Indonesia) dipimpin Amir Sjarifuddin berdiri 10 November 1945, adapun PRS (Partai Rakyat Sosialis) dipimpin Sutan Syahrir pada 20 November 1945 keduanya kemudian bergabung menjadi Partai Sosialis pada Desember 1945 dipimpin Sutan Syahrir.
Berdirinya partai politik termasuk PKI secara resmi paska Indonesia merdeka ini adalah hasil dari dikeluarkannya Maklumat Pemerintah Republik Indonesia pada 3 November 1945 (3 bulan setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia) yaitu Maklumat No. X. Sutan Syahrir disebut-sebut sebagai aktor di belakang gagasan Maklumat No X 3 November 1945 itu.
Maklumat No X itu mampu merevolusi sistem politik Indonesia berpindah dari sistem kabinet presidensial menjadi kabinet parlementer. Partai-partai bermunculan secara resmi, termasuk PKI. Soekarno sendiri adalah pihak yang dengan Maklumat X itu sebenarnya kewenangannya dilucuti karena Soekarno tinggal hanya sebagai Kepala Negara yang terlucuti kekuasaan politiknya dimana kemudian kepala pemerintahannya adalah Perdana Menteri.
Keadaan politik kabinet parlementer itu berlangsung sampai dengan tahun 1959. Pada awal berdirinya Republik Indonesia, sebagaimana dalam Sidang PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia) pada 22 Agustus 1945 dengan resmi dibentuk KNIP (Komite Nasional Indonesia Pusat). Selain KNIP sebagai lembaga dalam susunan ketatanegaraan, dirasa perlu untuk mengadakan suatu Partai Negara maka dibentuklah Partai Negara yang diberi nama PNI (Partai Nasional Indonesia) dengan pemimpin utama adalah Soekarno (Soebadio Sastrosatomo: 1987). Jelas sekali disini kalau Soekarno konsisten, dan bahwa bukan Soekarno yang merubah keadaan sistem politik Indonesia sejak awalnya, lantas bagaimana tudingan memberi angin komunis selalu saja dituduhkan kepadanya?
Soekarno Penjinak Komunis Terbesar
Indonesia dibawah Presiden Soekarno sejak 1959 cukup efektif dan merepotkan “Barat” dalam konteks geopolitik Internasional. Dia pemain politik ulung dunia yang membawa kepentingan nasional Indonesia mendesakkan tujuannya dalam konstelasi global. Setiap perkembangan di Indonesia yang tidak sesuai dengan kepentingan “Barat” dianggap merugikan kepentingan global strategi itu. Tak heran pers Barat selalu menyebut Soekarno sebagai “trouble makernya”. Dalam pidato 1 Mei 1964 di Istora Senayan, Bung Karno menolak tuduhan pers Barat: “there is Sukarno the dictator of one hundred million Indonesian people, the troube-maker of Asia, trouble maker of the twentieth century” –Inilah Sukarno diktator seratus juta rakyat Indonesia, pengacau Asia dan pengacau abad ke-20- (Karna Rajasa: 1981). Politik Soekarno bukan kaleng-kaleng, Soekarno pemimpin besar yang diakui dan ditakuti dunia karena tindakannya membawa kemenangan bagi kepentingan Indonesia. Pastinya sulit diikuti generasi yang berpikirnya kerdil dan hanya mampu menangkap remah-remah caci maki tanpa argumentasi yang memadai, apalagi mendialektikakan hal-hal yang esensi.
Dalam tulisan Karna Rajasa, “Tugas Sejarahnya” Buku 80 Tahun Bung Karno terbitan Sinar Harapan tahun 1981 menyebutkan bahwa Duta Besar Amerika Serikat negara yang dalam era Perang Dingin dikenal sebagai musuh bebuyutan komunis itu, justru menyebut Soekarno adalah penjinal komunis terbesar. Adalah Howard Jones Dubes AS yang menyebut Soekarno sebagai penjinak komunis terbesar (tentu secara politik). Tuduhan Soekarno memberi angin kepada PKI dengan Nasakomnya ternyata justru oleh Howard Jones disebut berhasil membuat kekuatan komunis di Indonesia ikut andil dalam politik negara dimana semua tenaga nasional dipusatkan dan membuat sepak terjang komunis yang selalu agresif berhasil dijinakkan (secara politik). Howard Jones menyebut Soekarno berhasil menjinakkan komunis yang agresif dimana pada saat itu ia berhasil menurunkan dari gunung-gunung dan mengeluarkan dari hutan, gerombolan bersenjata yang orientasinya kepada PKI yaitu MMC (Merapi-Merbabu Complex) di Jawa Tengah, Jangkar Merah di Jawa Timur, Gerakan Siluman dan Barisan Sakit Hati di Jawa Barat, Partisan di Sumatera Barat dan Sulawesi Utara. Bukankah Bung Karno lah yang memaksa DN Aidit mengeluarkan pernyataan “tidak mungkin sekaligus menjalankan perjuangan ilegal bersenjata dengan perjuangan parlementer”.
Sikap Soekarno terhadap PKI jelas terlihat sejak pemberontakan PKI di Madiun (1948) dimana Soekarno menantang: “Pilih Soekarno-Hatta atau Muso Amir Syarifuddin?”.
H.B Jassin tokoh sastra Indonesia yand di era Soekarno menyusun Manifes Kebudayaan dan banyak mengkritik Soekarno menyebut Soekarno harus dilihat sebagai “Orang Besar”. Dia menyebut terkait Soekarno yang banyak dikritiknya: “kekuasaan tidak sama dengan kebenaran. Dia sebagai pemimpin, tidak mau ada kegoncangan. Saya juga bisa mengerti atas tindakan dia. Soekarno bukan mau meng-komuniskan Indonesia. Cuma dia ingin supaya semua golongan bekerja sama untuk pembangunan Indonesia. Itu bagus. Tapi komunis bukan kerjasama, tapi mau mendominasi. Bung Karno kadang-kadang tidak bisa menguasai, bahkan ia kadang-kadang terputar dalam pusaran politik yang ia sendiri tidak kehendaki.Saya rasa ini kelemahan dia. Dia lebih dikuasai oleh perasaannya daripada pikirannya….Soekarno adalah seorang manusia besar. Secara keseluruhan Soekarno adalah seorang tokoh besar dalam sejarah yang tidak setiap waktu bisa lahir. Ukuran terhadap dirinya jangan diukur dengan manusia kecil. Dalam menilai Soekarno, kita tidak boleh memakai ukuran orang biasa. Sebab semuanya dalam proporsi besar. Sehingga ukuran yang kita pakai haruslah ukuran manusia besar”, (H.B Jassin: 1979).
H.B Jassin pengkritik Soekarno berkesimpulan tentang Soekarno, sesuatu kesalahan yang kita anggap besar dalam hubungan ukuran manusia besar, hanya kecil saja. Masih berbanding dengan kebaikan yang dimiliki olehnya.
Penulis: Janu Wijayanto/ mediakita.co
