Hadapi Corona, Presiden Siapkan Jurus Bagi UMKM, Buruh dan Warga Miskin. Kredit UMKM : Bunga Diturunkan dan Cicilannya Bisa DiTunda.
Hadapi Corona, Presiden Siapkan Jurus Bagi UMKM, Buruh dan Warga Miskin. Kredit UMKM : Bunga Diturunkan dan Cicilannya Bisa DiTunda.
NASIONAL, mediakita.co– Antisipasi lonjakan pengangguran dampak Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) akibat pandemi Corona, Presiden Jokowi Anggarkan dana Rp. 10 triliun.

Kebijan itu disampaikan presiden pada rapat terbatas melalui video confrence kepada para Gubernur.

Program tersebut, oleh presiden, akan direalisasikan dalam bentuk kartu pra kerja.

Presiden juga mengarahkan program tersebut bagi para pekerja harian yang kehilangan penghasilan dan pengusaha mikro yang kehilangan omzet dan pendapatan.

Jokowi meminta, pemerintah daerah untuk segera melakukan pemetaan dan pendataan calon penerima kartu pra kerja diwilayahnya.

Kepala Negara meminta pemerintah fokus pada 3 hal. Keselamatan, kesehatan, kedua “social safety net” dan bantuan sosial tolong disiapkan.

Untuk menjaga UMKM, presiden memastikan akan ada relaksasi kredit bagi UMKM untuk meminimalisasi dampak wabah.

“Kita kemarin sudah berbicara dengan Otoritas Jasa Keuanagan (OJK). Akan memberikan kelonggaran relaksasi kredit UMKM untuk nilai dibawah Rp. 10 miliar,” tegasnya.

Jokowi menjelaskan, relaksasi bisa diberikan dalam bentuk penundaan cicilan sampai satu tahun dan penurunan bunga.

BACA JUGA :  Tentang Papua Barat, Facebook Ungkap Jaringan Akun Palsu:Ada Kaitan dengan Perusahaan Media di Indonesia

 

“Mereka tidak perlu khawatir, karena pembayaran bunga atau angsuran diberikan kelonggaran selama satu tahun,” tegasnya.

Selain hal itu, pemerintah juga telah bersiap membagikan kartu sembako kepada masyarakat.

“Sebentar lagi juga akan kita keluarkan penerima kartu sembako selama enam bulan ke depan,” katanya.

Jokowi juga akan menambah jumlah penerima batuan sebanyak 50 ribu. Bukan hanya itu, jumlah yanga akan diterima juga dinaikan menjadi Rp. 200 ribu per keluarga penerima manfaat.

“Akan ditambah 50 ribu, diterima Rp. 200 ribu per keluarga penerima manfaat”.

Oleh presiden, anggaran yang disiapkan Rp. 45 triliun.

Presiden juga mengaku mendapat keluhan dari para pekerja harian, tukang ojek, taksi hingga nelayan.