Mediakita.co – Di era yang penuh dengan kompetisi ini, bangsa kita sedang dihadapkan pada persoalan akan kebutuhan sumber daya manusia yang mampu bersaing dengan bangsa-bangsa lain, atau yang kita kenal saat ini adalah MEA. Sumber daya manusia erat kaitannya dengan kualitas pendidikan. Masih rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia, akan melemahkan daya saing Indonesia dalam menghadapi MEA. Oleh sebab itu, untuk meningkatkan daya saing bangsa, diperlukan peningkatan kualitas pendidikan dan melakukan terobosan dalam sektor pendidikan. Dalam hal tersebut terobosan yang saat ini sedang dilakukan pemerintah adalah Revitalisasi Pendidikan Vokasi.
Revitalisasi pendidikan vokasi sendiri adalah program pemerintah untuk mem-vitalkan peran pendidikan vokasi dalam dunia kerja. Di Indonesia saat ini memiliki dua istilah pendidikan dalam sistem penyelenggaraan pendidikan berorientasi dunia kerja, yaitu: pendidikan kejuruan dan pendidikan vokasi. Dalam Pasal 15 Undang-undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 dijelaskan pendidikan kejuruan merupakan pendidikan menengah yang mempersiapkan peserta didik terutama untuk bekerja dalam bidang tertentu, sedangkan pendidikan vokasi merupakan pendidikan tinggi yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu maksimal setara dengan program sarjana. Dengan demikian, pendidikan kejuruan merupakan penyelenggaraan jalur pendidikan formal yang dilaksanakan pada jenjang pendidikan tingkat menengah, yaitu: pendidikan menengah kejuruan yang berbentuk Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Pendidikan vokasi merupakan penyelenggaraan jalur pendidikan formal yang diselenggarakan pada pendidikan tinggi, seperti: politeknik, program diploma, atau sejenisnya. Uraian di atas menunjukkan bahwa pendidikan kejuruan dan pendidikan vokasi merupakan penyelenggaraan program pendidikan yang terkait erat dengan ketenagakerjaan.
Pada akhir tahun 2016, tepatnya 9 September 2016, Presiden Jokowi menerbitkan Inpres Revitalisasi Pendidikan Vokasi. Inpres tersebut diterbitkan setelah Presiden Jokowi mengunjungi pusat pendidikan dan pelatihan Vokasi di Jerman pada pertengahan tahun 2016. Kunjungan tersebut bermaksud untuk mempelajari sistem pendidikan vokasi di Jerman yang memang dibutuhkan Indonesia untuk menjawab kebutuhan pasar saat ini. Peran pendidikan vokasi terus diperkuat sebagai langkah strategis peningkatan produktivitas dan daya saing bangsa.
Sebagai bentuk keseriusan pemerintah, revitalisasi pendidikan vokasi tingkat perguruan tinggi akan mulai dilakukan pemerintah pada tahun 2017 ini. Hal ini untuk menjawab tantangan terkait kebutuhan sumber daya manusia (SDM) yang siap kerja. Inovasi lulusan pendidikan vokasi adalah siap kerja, bukan mencari pekerjaan. Untuk itu, pada proses pembelajaran, porsi untuk praktik akan diperbanyak daripada teori. Perbandingannya, 30 persen untuk teori dan 70 persen praktik. Program revitalisasi pendidikan vokasi ini menerapkan sistem 3+2+1. Tiga semester aktif di kampus, dua semester di industri, dan satu semester akhir di kampus atau industri.
Pendidikan kejuruan dan vokasi merupakan suatu alternatif solusi bagi Pemerintah untuk menghasilkan SDM yang terampil dan berkualitas serta berdaya saing tinggi. Pendidikan vokasi dapat memberikan bekal keahlian bagi lulusannya untuk mampu bekerja pada dunia industri. Pada akhirnya sumber daya manusia dari pendidikan kejuruan dan vokasi yang memiliki bekal keterampilan tersebut dapat memenuhi tuntutan dunia industri akan kebutuhan SDM yang terampil. SDM terampil inilah yang nantinya mampu menyokong sektor ekonomi Indonesia sehingga negara kita dapat bersaing dengan negara-negara internasional.
Hal ini bukanlah hal yang baru di Indonesia. Keberadaan pendidikan kejuruan dan vokasi di Indonesia memiliki sejarah yang panjang sejak zaman VOC. Dahulu pada zaman VOC sekolah kejuruan yang pertama kali didirikan adalah Akademi Pelayaran (Academic Der Marine) pada tahun 1743 kemudian ditutup pada tahun 1745. Kuswana dalam bukunya berjudul “Filsafat Pendidikan Teknologi, Vokasi dan Kejuruan” menjelaskan bahwa sejak zaman VOC sekolah kejuruan sudah didirikan, yaitu akademi pelayaran. Kemudian ditutup pada tahun 1745. Ketika kekuasaan beralih dari VOC ke Pemerintah Hindia Belanda, didirikan juga sekolah kejuruan pertama dijaman hindia belanda yaitu Ambachts School Van Soerabaia (Sekolah Pertukangan Surabaya) pada tahun 1853. kemudian disusul dengan pendirian lembaga serupa di jakarta dengan nama Ambachts Leergang pada tahun 1856. Kedua sekolah ini pengelolaannya masih oleh swasta. Baru pada akhir abad ke 19 pemerintah mendirikan sekolah kejuruan lainnya.
Menurut Supriadi (dalam Kaswana 2012: 192) sampai pada akhir masa penjajahan belanda tahun 1940 telah didirikan beberapa sekolah kejuruan di Indonesia, antara lain :
- Technice School (7 lembaga)
- Ambachts School (36 lembaga)
- Handel School ( 21 lembaga)
- Niverheids School (4 lembaga)
- Landbouw School ( 6 lembaga)
- Middlebare Technise (2 lembaga)
- Middlebare Handel (4 lembaga)
- Middlebare Meisje (1 lembaga)
- Kweek Scholl (4 lembaga)
- Middlebare Kweek (3 lembaga)
Jumlah diatas merupakan gambaran yang fantastis akan kemajuan pendidikan kejuruan pra kemerdekaan. Pada masa setelah kemerdekaan Ambachts Leergang dikenal dengan Sekolah Pertukangan (SPT) kemudian Ambacht School menjadi Sekolah Pertukangan Lanjutan (SPL) serta Technische School menjadi Sekolah Teknik, dan Technische High School menjadi Institute Teknologi Bandung yang masih kita kenal sampai saat ini.
Pada masa pemerintahan orde baru (PELITA), pemerintah menempatkan pendidikan kejuruan sebagai bagian dari integrasi Pembangunan Nasional. Pada tahun pertama Pelita I didirikannya 8 STM Pembangunan. Kemudian Tahun kedua dibangunnya Technical Training Center (Balai Latihan Pendidikan Teknik) atas bantuan pinjaman dari World Bank dan tenaga ahli dari UNESCO. Tahun keempat PELITA I diadakannya proyek Peningkatan Mutu Pengajaran Teknik (PMPT) dengan pusat penyelenggaraan di STM Instruktor (bekas SGPT) di Jalan Dr. Rum No. 9 Bandung, dengan sasaran utama mendukung peningkatan mutu guru teknik pada proyek-proyek STM Pembangunan dan BLPT.
Sejarah panjang pendidikan vokasi di Indonesia menjadi bukti penting bahwa pola penyelenggaraan pendidikan vokasi memberikan sumbangsih yang begitu nyata untuk pembangunan di Indonesia. Bahkan pada zaman Pemerintahan Orde Baru, pendidikan vokasi menjadi bagian integral dalam proses Rencana Pembangunan di Indonesia. Maka tidak dipungkiri jika pemerintah saat ini sedang menitikberatkan perhatiannya pada pendidikan vokasi di Indonesia untuk meningkatkan daya saing bangsa. Hal tersebut diatas juga membuktikan bahwa lulusan diploma atau kejuruan tidak dapat dipandang remeh atau bahkan dipandang memiliki kasta dibawah sarjana, karna pendidikan vokasi memiliki cara yang berbeda dalam meningkatkan daya saing bangsa.
Tria Apriyani
Mahasiswa UGM
Referensi :
- Kuswana, Wowo Sunaryo. 2013. Filsafat Pendidikan Teknologi, Vokasi dan Kejuruan. Bandung:Alfabeta
- http://yppti.org/index.php?option=com_content&view=article&id=47:sejarah-pendidikan-kejuruan-di-indonesia&catid=5:artikel&Itemid=4/ akses 6 agustus 2015
- http://hariansib.co/view/Tajuk-Rencana/138859/Pendidikan-Vokasi-Tingkatkan-Daya-Saing-Bangsa.html
