PRT: Peran Dalam Perekonomian vs Hak Perlindungan
Ekonom Universitas Gadjah Mada Poppy Ismalina. MEDIAKITA
NASIONAL, Mediakita.co – Jala PRT yang berkolaborasi dengan Institut Sarinah menyelenggarakan webinar tentang pentingnya peran Pekerja Rumah Tangga dalam kontribusinya terhadap perekonomian dan juga perlindungan yang harus segera diberikan kepada PRT, Selasa, 02/02/21.

Webinar yang dimoderatori oleh Sonya Hellen salah satu jurnalis harian Kompas ini mengusung tema, “Pekerja Rumah Tangga: Pentingnya Pengakuan Kontribusinya Terhadap Perekonomian dan Redistrubusi serta Perlindungan” yang dimulai pukul 14:00 hingga 15:00 WIB dan menghadirkan lima pembicara. Dan, muara dari seminartersebut adalah menekankan bagaimana seharusnya PRT memiliki kesetaraan hak yang sama dengan pekerja lainnya yang salah satunya memiliki perlindungan jaminan kesehatan.

Kadang Diperlakukan Kasar Demi Pendidikan Anak

Pembicara pertama wakil Pekerja Rumah Tangga, Nanik S yang mengaku selama ia menjadi PRT terkadang ia juga mendapat perlakuan yang tidak baik dari majikannya. “Pernah mendapat perlakuan tidak baik, bicara dengan nada kasar, bahkan pernah menunjuk barang untuk diambilkan pakai kaki,” terangnya.

Kisah Nanik sebagai PRT bagi dia adalah sebuah hal yang harus ia lakukan demi cita-cita anaknya. Ia juga berharap, semoga pandemi ini cepat berlalu agar ia bisa kembali bekerja.

Kondisi tersebut sangat kontradiktif bila dibandingkan dengan peran PRT dalam pekerjaannya. Testimoni dari pemberi kerja yang juga tampil dalam webinar tersebut, bahwa para wanita karier harus bekerja dan dengan tenang meninggalkan rumah mereka, PRT bagi mereka sangat membantu dalam menyelesaikan pekerjaannya.

BACA JUGA :  Deras Dukungan untuk Revisi PP 57/2021, Institut Sarinah Dukung Mendikbud Ajukan Revisi

Peran PRT bagi pemberi kerja menjadi sorotan yang dipaparkan oleh pembicara kedua, yakni Lena Maryana Mukti selaku Koordinator Umum Maju Perempuan Indonesia. Ia mengatakan bahwa dalam hal PRT ini semua orang harus belajar bahkan harus memahami untuk memanusiakan manusia. Ia juga berharap rancangan undang-undang segera disahkan.

“Saya tetap optimis bahwa UU ini bisa disahkan, 17 tahun ini sudah cukup, kalo bahasa Betawinya ini kebangetan, dan InshaAllah kami tetap mengawal,” jelasnya.

PRT, Pekerja Yang DImarjinalkan

Maria Pakpahan salah satu pendiri Rumpun Tjoet Njak Dien mengomentari perihal PRT yang mana kondisi saat ini sebagai sektor yang dimarginalkan. Maria menjelaskan fakta saat ini yang salah satunya adalah Survey Jala (Des 2020) dari 668 PRT, 82% PRT tidak dapat mengakses jaminan kesehatan nasional (Jaminan Kesehatan Mandiri) perlu membayar Rp. 35.000,00/bulan.

Ia juga menambahkan bagaimana sikap negara tentang hal tersebut yang mana telah diajukan ke DPR pada tahun 2004 dan 16 tahun masih mangkrak.

Lebih lanjut Maria mengatakan, “RUU PPRT ibaratnya sudah remaja! (Jika itu seperti perempuan Scotlandia anak usia 16 tahun sudah bisa keluar rumah, jika mau) sudah bisa dan boleh: menikah/get married, enter into a civil partnership, Consent to lawful sexual intercourse, leave home without your parents/guardians’ consent,” jelasnya.

BACA JUGA :  Anies Gagal Lakukan Edukasi Hingga Sepertiga Warganya Anggap Vaksin Covid 19 Tak Halal
Webinar Institut Sarinah dengan tema, “Pekerja Rumah Tangga: Pentingnya Pengakuan Kontribusinya Terhadap Perekonomian dan Redistrubusi serta Perlindungan”.

Ia juga menambahkan bagaimana seharusnya Negara lebih proaktif untuk memerhatikan teman-teman PRT yang harus memerhatikan koperasi dan budget. Dalam hal budget yang dimaksud Maria adalah, di budget bisa dilakukan intervensi, dan budgetnya bisa dimasuki oleh perempuan.

Kegagalan Mekanisme Pasar

Poppy Ismalina selaku ekonom Univ. Gadjah Mada menekankan bahwa akar masalah situasi PRT di Indonesia salah satunya adalah tidak di bawah perlindungan sistem jaminan sosial negera, kegagalan mekanisme pasar (tidak dapat menghasilkan gaji/upah yang layak).

“Harus ada intervensi negara dalam bentu jaminan asuransi kesehatan gratis bagi kelompok miskin, jaminan pendidikan gratis sampai SLTA bagi seluruh warga negara (wajib belajar 12 tahun), Gaji PRT masuk atau diatur dalam regulasi pemberlakuan Upah Minimum di tingkat provinsi,” terang Poppy.

Sementara itu, menurut Eva K. Sundari, pendiri Institut Sarinah sekaligus pembicara terakhir, ia menegaskan bahwa RUU PPRT adalah alat untuk mewujudkan keadilan sosial. “Keadilan bagi seluruh Indonesia, sebagaimana isi dari SDG’s yang juga termasuk ke dalam RUU PPRT, tidak ada kemiskinan, tidak ada kelaparan, tidak ada orang tidak punya rumah, tidak berpendidikan (pemerataan),” terangnya.

Eva juga memberikan penekanan, bagaimana bisa orang lain bisa mendapatkan jaminan kesehatan gratis sedangkan PRT tidak mendapatkan hak tersebut. “Kenapa orang-orang BPJS bisa digratiskan, kenapa mereka tidak bisa?” gugatnya.

Penulis : Shobikhatul Fakhriyah

Editor : Haris Shantanu